Sultan HB X Perpanjang PPKM Mikro di Yogyakarta

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memberi pernyataan kepada rakyat Yogyakarta, soal wabah pendemi Corona dari Bangsal Kepatihan Komplek Kantor Gubernur DIY Senin 23 Maret 2020. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    Raja sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memberi pernyataan kepada rakyat Yogyakarta, soal wabah pendemi Corona dari Bangsal Kepatihan Komplek Kantor Gubernur DIY Senin 23 Maret 2020. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro sampai 19 April 2021.

    Perpanjangan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 10/INSTR/2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diteken Sultan HB X pada Senin, 5 April 2021. "Instruksi Gubernur ini berlaku 6 April 2021 sampai dengan 19 April 2021," kata Sultan.

    Menurut Sultan HB X, perpanjangan PPKM Mikro harus dilakukan untuk mencegah meningkatnya kasus Covid-19. "Kalau tidak diperpanjang, yang lain masih merah, nanti kalau keluar dari situ (PPKM) semua daerah turun, Yogyakarta malah masih merah," kata dia.

    Melalui instruksi tersebut, Sultan HB X minta pemberlakuan PPKM Mikro sampai dengan tingkat rukun tetangga atau rukun warga yang berpotensi Covid-19.

    ADVERTISEMENT

    Dalam aturan sebelumnya, PPKM Mikro tetap diterapkan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Zonasi dibagi dalam kategori hijau, kuning, oranye, dan merah.

    Dengan memperpanjang PPKM Mikro, Sultan HB X berharap masih bisa mengontrol pergerakan masyarakat. "Lebih baik diteruskan dengan harapan tetap bisa mengontrol mobilitas masyarakat," kata dia.

    Baca juga: Pemerintah Resmi Perpanjang Lagi PPKM Mikro, Bertambah Jadi 20 Provinsi 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.