INFO NASIONAL -- Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan program bantuan sosial tunai (bansos tunai/BST) hanya sampai April 2021. Padahal, sebagian besar masyarakat yang terdampak Covid-19 masih membutuhkan BST.
BST merupakan program bantuan tunai senilai Rp300 ribu yang diberikan kepada masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak covid-19. Dalam proses penyalurannya, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia (Persero).
Sebagian besar KPM menyayangkan keputusan tersebut. Sebab, mereka masih membutuhkan dana tersebut untuk persiapan puasa hingga Idulfitri nanti. Selain itu, dana dari BST juga sangat membantu untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab, masih banyak KPM yang belum mendapatkan pekerjaan kembali akibat dampak dari pandemi covid-19.
Artini, salah satu KPM asal Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, misalnya. Sebelum pandemi, dia sempat bekerja di salah satu tempat salon kecantikan. Saat ini dia tidak bekerja lagi karena dampak dari pandemi covid-19. "Kalau bisa BST kembali diperpanjang. Setidaknya sampai Lebaran. Semoga pemerintah bisa mengetahui," kata Artini.
Nasib sama juga dialami KPM lainnya, Sri Yanti, yang pernah bekerja sebagai tukang cuci di sebuah apartemen, harus kehilangan sumber pendapatannya itu karena dampak dari pandemi Covid-19."Sedih juga (BST tidak diperpanjang). Mudah-mudahan bisa berlanjut. Pemerintah juga harus mengerti keadaan kita, biar kita masih bisa bertahan hingga puasa dan Idulfitri," kata Yanti.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan BST tidak akan diperpanjang lagi setelah April karena pemerintah tidak memiliki anggaran lagi untuk memperpanjang program tersebut.
Dia menilai, kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai dengan diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Menurut Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purwanto, pihaknya bisa menyiapkan anggaran selama ada usulan anggaran BST dari Mensos Risma.
"Tinggal tergantung ibu mensosnya. Kalau mengajukan tambahan anggaran ke Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), kami proses, atau menunggu arahan dari presiden," kata Purwanto. Saat ini, anggaran yang disiapkan untuk BST Rp12 triliun hingga April 2021.
Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menyayangkan sikap Risma yang menghentikan BST. Menurutnya, pemerintah menyiapkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang mencapai Rp700 triliun sepanjang 2021 "Mensos seharusnya punya daya juang dan memaksimalkan kemampuan blusukannya untuk membela rakyat," katanya, dikutip dari keterangan tertulis.
Bagi Hidayat, program BST memberikan dampak dalam meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat. BST juga berdampak pada pemulihan ekonomi dan sosial. Menurut dia, selayaknya Kemensos melanjutkan program BST yang masih diperlukan oleh masyarakat.(*)
