Disambangi AHY, Ketua Umum PP Muhammadiyah Bicara soal Politik Tanpa Etika

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir bersama Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto menerima kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, Sabtu, 3 April 2021. 

    AHY hadir bersama Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio, dan Ketua DPD Partai Demokrat DIY Heri Sebayang.

    Haedar mengatakan agenda silaturahmi itu sudah lama diagendakan. Pertemuan tersebut merupakan ajang diskusi mengenai kebangsaan dan kenegaraan. "Tentu dalam dua perspektif yang berbeda. Mas AHY dari aspek politik sebagaimana posisinya sebagai ketua umum Partai Demokrat dan kami (Muhammadiyah) dari perspektif kemasyarakatan dan kebangsaan yang tentu tidak masuk ke arena partai politik,” tutur Haedar lewat keterangan tertulis, Sabtu, 3 April 2021.

    Dalam kesempatan tersebut Haedar menyampaikan empat pesan. Pertama, tentang kondisi bangsa yang secara umum masih ada di dalam koridor demokrasi dan konstitusi, tetapi di satu sisi juga menghadapi sejumlah masalah dalam kehidupan berdemokrasi dimana ada politik yang transaksional, politik yang cenderung oligarki, politik yang sampai batas tertentu oportunistik dan nir etika.

    Kedua, dalam konteks kehidupan kebangsaan maupun politik yang menjadi arena partai politik Haedar Nashir mengingatkan bahwa semua pihak harus berdiri tegak di atas konstitusi.

    “Indonesia itu kuat dan akan tetap eksis karena dia memiliki konstitusi yang kuat, dari pembukaan UUD 45 serta berbagai macam UUD tempat di mana koridor kita berbangsa dan bernegara. Nah, sekali ada defiasi terhadap konstritusi dan perundang-undangan, maka biasanya akan timbul masalah dalam kehidupan kebangsaan kita," kata Haedar.

    Ia juga menegaskan pentingnya Pancasila sebagai rujukan bangsa termasuk di dalam kehidupan berpolitik. “Jangan sampai Pancasila berhenti pada lisan, tulisan, dan retorika," ujarnya.

    Ketiga, Haedar menekankan pentingnya agama dan etika sebagai nilai dasar dan nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara. "Agama bukan hanya urusan primordial antara pemeluk agama dengan Tuhan, namun juga menyangkut nilai kebaikan dan keselamatan, nilai kebaikan, kedamaian yang menyatu dalam kehidupan nadi bangsa Indonesia,” tutur Haedar.

    Keempat, Haedar menuturkan seluruh komponen bangsa serta kekuatan politik dan pemerintahan harus memiliki komitmen dalam persatuan dan kemajuan Indonesia.

    “Indonesia eksis ketika kita bersatu dalam perbedaan, secara umum kita harus ada dalam kolektifitas, terikat dalam persatuan. Bangsa lain yang jatuh karena rusaknya persatuan, tokoh politik harus merawat persatuan, jangan mengganggap enteng persatuan,” ujar Haedar Nashir.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga