TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan justru kubu Moeldoko yang seharusnya minta maaf kepada rakyat dan Presiden Joko Widodo.
Harzaky menanggapi pernyataan kubu Moeldoko sebelumnya yang meminta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf kepada Presiden dan jajaran menterinya. "Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden," kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu, 3 April 2021.
Menurut Herzaky ada dua alasan kubu Moeldoko harus meminta maaf kepada rakyat. Pertama, kata dia, kubu Moeldoko telah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnah. Ia menyebut tak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan belakangan.
"Tidak ada nilai demokrasi yang bisa diteladani, justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," kata Herzaky.
Kedua, Herzaky menilai kubu Moeldoko hanya membuat para pejabat Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. Ia menyindir kubu Moeldoko memaksakan diri menyerahkan berkas-berkas hasil Kongres Luar Biasa Sibolangit, Deli Serdang, yang pelaksanaannya tak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Menurut dia, waktu para pejabat Kemenkumham yang semestinya dapat lebih produktif untuk kepentingan rakyat justru tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas kubu KLB Deli Serdang. Kemenkumham pun telah menyatakan menolak pendaftaran hasil KLB Deli Serdang tersebut.
Herzaky mengatakan Moeldoko juga jelas harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Sebagai Kepala Staf Presiden, ujarnya, Moeldoko seharusnya fokus membantu tugas Presiden. "Malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya. Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius?"
Dia mengatakan gerombolan Moeldoko pun mesti meminta maaf lantaran bolak-balik membawa nama presiden di berbagai kesempatan. Menurut Herzaky, gerombolan Moeldoko malah mencoba membenturkan Presiden dan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, kata dia, hubungan Jokowi dan Demokrat sangat baik.
Demokrat, lanjut Herzaky, juga tak pernah menuding keterlibatan Jokowi dalam gerakan pendongkelan yang menimpa partainya. "Yang kami sampaikan adalah usaha mencatut nama Bapak Presiden," ucapnya.
Desakan agar SBY dan AHY meminta maaf kepada Jokowi sebelumnya disampaikan oleh dua politikus kubu Moeldoko, Darmizal dan Muhammad Rahmad. "Sebagai hamba yang beriman dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah dan kepada Bapak Moeldoko karena telah menuduh macam-macam," kata Rahmad.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
Baca Juga: AHY Desak Moeldoko Jelaskan Maksud Tarikan Ideologis di Demokrat