Eks Pimpinan JAT Sebut Konten Utama Perekrutan Teroris Meyakini Pemerintah Tagut

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Personel kepolisian memegang senjata laras panjang saat melakukan pengamanan ketat di pintu masuk Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 1 April 2021. Aksi terorisme di Mabes Polri pada kemarin sore dilakukan oleh seorang perempuan yang membawa senjata dan menembakkannya kepada sejumlah polisi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Personel kepolisian memegang senjata laras panjang saat melakukan pengamanan ketat di pintu masuk Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 1 April 2021. Aksi terorisme di Mabes Polri pada kemarin sore dilakukan oleh seorang perempuan yang membawa senjata dan menembakkannya kepada sejumlah polisi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Eks pimpinan Jamaah Anshorud Tauhid (JAT) Jakarta, Haris Amir Falah, mengungkapkan konten utama perekrutan anggota teroris adalah meyakini pemerintah tagut.

    "Itu jadi konten utama melakukan perekrutan. Mereka harus meyakinkan bahwa yang mereka serang ini adalah musuh," kata Haris dalam diskusi Polemik, Sabtu, 3 April 2021.

    Mantan napi terorisme ini menjelaskan, orang-orang yang direkrut harus mengkafirkan tagut. Tagut yang dimaksud mulai dari presiden. Adapun polisi dan TNI disebut ansharut tagut atau penolongnya yang juga harus diserang. "Dan harus diyakinkan ini menjadi akidah buat mereka. Ini yang menjadi masalah," katanya.

    Menurut Haris, persoalan utama seseorang dapat direkrut menjadi anggota teroris bukan hanya karena ekonomi maupun politik. "Bagi saya persoalannya mereka melakukan penyimpangan dalam pemahaman agama. Ini yang paling berat," kata dia.

    Apalagi, Haris mengungkapkan sudah ada fatwa di kalangan teroris bahwa di Indonesia, jihad hukumnya fardu ain atau wajib. Jika sudah wajib, maka perempuan pun bisa melakukan jihad seperti kejadian teror di Makassar dan Mabes Polri beberapa waktu lalu.

    "Bahkan seorang anak kecil boleh melakukan tanpa izin orang tua, istri tidak usah izin suami. Orang yang berada di satu kelompok tidak perlu izin pada amirnya. Itu fatwa paling berbahaya. Selama masih diyakini ini akan muncul terus," ucap Haris soal bahayanya pemahaman teroris.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarik Ulur Vaksin Nusantara Antara DPR dan BPOM

    Pada Rabu, 14 April 2020, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto