Ketua PBNU Bilang Pendirian Negara Islam Tidak Mutlak

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Robikin Emhas saat menjawab pertanyaan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2017. TEMPO/Irsyan

    Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Robikin Emhas saat menjawab pertanyaan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2017. TEMPO/Irsyan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengatakan Islam tidak mengharuskan pendirian negara Islam. "Pendirian negara Islam itu boleh tetapi bukan mutlak, wajib. Tapi menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah agama itu wajib," kata Robikin dalam diskusi Polemik, Sabtu, 3 April 2021.

    Robikin menyampaikan ada kekeliruan serius jika seorang muslim menganggap pendirian negara Islam itu mutlak keharusannya, termasuk sistem khilafah. "Kalau khilafah satu-satunya sistem pemerintahan yang dianggap sah menurut Islam, niscaya Arab Saudi juga termasuk negara kafir," kata dia.

    Menurut Robikin, poinnya bukan soal sistem pemerintahan. Tetapi apakah di dalam negara kebangsaan atau di manapun, umat Islam boleh menjalankan rukun iman dan rukun Islamnya.

    "Kalau pemerintahan satu negara membolehkan umat Islam menjalankan peribadatannya, apalagi men-support, memfasilitasi maka negara seperti itu negara darussalam, termasuk Indonesia," ujarnya.

    Adapun para teroris, kata Robikin, menggunakan dalih agama sebagai landasan hendak mendirikan negara Islam dengan sistem khilafah. Dengan kerangka berpikir seperit itu, maka segala instrumen untuk mewujudkan kewajiban itu bisa menggunakan kekerasan.

    Robikin mengatakan, konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah siapapun yang tidak sepemikiran akan dianggap musuh dan status hukumnya kafir.

    "Begitu mudahnya mereka narik kesimpulan yang keliru mengenai dalil agama. Karena mereka menganggap siapapun yang tidak senada dengan pemikiran itu dan tidak berada di gerbong perjuangan itu kafir, maka dianggapnya itu halal darahnya, layak diperangi," katanya.

    Para teroris juga hanya menetapkan atau membelah dunia ini dalam dua status hukum kewilayahan, yaitu negara Islam kawasan Islam, dan satunya adalah darul kuffar atau negara kafir. Sehingga, siapapun yang mengelola negara, aparatur pemerintahan disebut tagut.

    "Penyebutan yang sangat keliru karena tidak seperti itu Islam mengajarkan," ucap Ketua PBNU Robikin Emhas.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu European Super League?

    Pada 19 April 2021, sebanyak 12 mega klub sepakbola Eropa mengumumkan bahwa mereka akan membuat turnamen baru yang bernama European Super League.