KPK Hentikan Perkara BLBI, ICW Duga Ada Hubungan dengan Putusan MA

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peneliti Transparency International Indonesia Alvin Nichola dan peneliti Indonesia Corruption Indonesia Kurnia Ramadhana dalam diskusi Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 di kantor ICW, Jakarta, Ahad, 12 Mei 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

    Peneliti Transparency International Indonesia Alvin Nichola dan peneliti Indonesia Corruption Indonesia Kurnia Ramadhana dalam diskusi Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 di kantor ICW, Jakarta, Ahad, 12 Mei 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menduga penerbitan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim memiliki hubungan langsung dengan putusan Mahkamah Agung.

    "Untuk MA sendiri, kritik dapat disematkan tatkala lembaga kekuasaan kehakiman itu memutus lepas Syafruddin Arsyad Tumenggung," kata Kurnia dalam keterangannya, Jumat, 2 April 2021.

    Syafruddin Tumenggung adalah mantan Kepala BPPN yang awalnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL BLBI) untuk Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia. Syafruddin dihukum 15 tahun di pengadilan tingkat banding. Namun, Mahkamah Agung melepasnya di tingkat kasasi.

    KPK sempat mengajukan Peninjauan Kembali vonis lepas Syafruddin ke MA pada 17 Desember 2019. Namun, MA menolak upaya hukum luar biasa tersebut pada Juli 2020. Sehingga, KPK memutuskan menghentikan penyidikan kasus BLBI atas Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

    Kurnia mengatakan putusan lepas yang dijatuhkan MA terhadap Syafruddin jelas keliru dan diwarnai kontroversi. Sebab, kesimpulan majelis hakim kala itu justru menyebutkan bahwa perkara yang menjerat Syafruddin bukan merupakan perbuatan pidana.

    "Padahal, dalam fakta persidangan pada tingkat judex factie sudah secara terang benderang menjatuhkan hukuman penjara belasan tahun kepada terdakwa," katanya.

    Lebih jauh lagi, Kurnia menerangkan, perdebatan perihal pidana atau perdata seharusnya sudah selesai tatkala permohonan praperadilan Syafruddin ditolak oleh pengadilan negeri. Pasalnya, waktu mengajukan permohonan praperadilan, Syafruddin melalui kuasa hukumnya juga membawa argumentasi yang sama.

    Selain itu, Mahkamah Agung dinilai gagal dalam melihat kemungkinan menerima PK dari penuntut umum di tengah kejanggalan putusan kasasi tersebut. Selain itu, Kurnia menyoroti isu pelanggaran etik oleh salah satu majelis hakim persidangan Tumenggung.

    Dua pekan sebelum putusan lepas itu dibacakan, ada hakim majelis yang berhubungan dan bertemu langsung dengan kuasa hukum Tumenggung. "Padahal seorang hakim tidak dibenarkan untuk berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak-pihak yang sedang berperkara," ujar Kurnia menyoal perkara BLBI.

    Baca juga: MAKI akan Ajukan Praperadilan SP3 Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga