Donal Fariz Sebut Moeldoko dkk Tak Boleh Lagi Pakai Atribut Demokrat

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kongres tersebut ilegal. ANTARA/Endi Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim kuasa hukum Partai Demokrat, Donal Fariz, mengapresiasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Donal mengatakan keputusan pemerintah tersebut menegaskan KLB Deli Serdang ilegal dan melawan hukum.

"Keputusan ini mempertegas fakta bahwa Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah diberhentikan partai dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum adalah tindakan yang ilegal dan bertentangan dengan hukum," kata Donal kepada Tempo, Rabu, 31 Maret 2021.

Dengan ditolaknya hasil KLB Deli Serdang, Donal mengatakan Moeldoko dan para pendukungnya tak boleh lagi menggunakan atribut atau mengatasnamakan Partai Demokrat untuk kepentingan apa pun. Moeldoko memang pernah mengenakan atribut berupa jaket Demokrat, yakni saat menghadiri KLB Deli Serdang pada 5 Maret lalu.

"Jika tidak mengindahkan, maka dapat dipastikan akan berurusan dengan hukum," ujar advokat dan mantan Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ini.

Di sisi lain, Donal menyebut keputusan Menkumham sekaligus mempertegas status Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Demokrat yang sah dan diakui oleh negara. Begitu pula menegaskan keabsahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat yang telah disahkan lewat SK Menkumham Nomor M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Demokrat.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak pendaftaran hasil KLB Demokrat Deli Serdang. Yasonna mengatakan hasil verifikasi menemukan masih adanya dokumen yang tak dilengkapi oleh kubu KLB, di antaranya surat mandat ketua DPD dan DPC untuk peserta yang hadir di KLB.

Yasonna mengatakan pemeriksaan hasil KLB Deli Serdang itu merujuk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Demokrat tahun 2020. Ia mengakui adanya perdebatan ihwal AD/ART tersebut, tetapi menyatakan bahwa pemerintah tak berwenang untuk menilai.

Adapun pengacara yang juga bagian kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems mengatakan ada kemungkinan pihaknya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang. Saiful mengatakan keputusan Menteri Hukum dan HAM menolak hasil KLB Deli Serdang hanyalah babak awal dari perjuangan mereka di bawah pimpinan Moeldoko.

"Pintu PTUN masih terbuka lebar bagi kami untuk memasukinya dan melayangkan gugatan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum," kata Saiful dalam keterangannya, Rabu, 31 Maret 2021.

Meski begitu, Saiful belum dapat memastikan apakah kubu KLB Deli Serdang bakal mengajukan gugatan ke PTUN. Dia mengatakan belum ada rapat di internal kubu KLB Deli Serdang untuk membahas langkah lebih lanjut.

"Saya harus mendengar dulu pembicaraan rapat nanti seperti apa, itu baru opini saya pribadi dan hasil saya menyerap aspirasi dari teman-teman pengurus (kubu Moeldoko) yang ada seperti itu," kata Saiful.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Moeldoko Sebut Tren Serangan Teror Menurun, Tak Lama Ada Bom Astana Anyar

21 menit lalu

Moeldoko Sebut Tren Serangan Teror Menurun, Tak Lama Ada Bom Astana Anyar

Moeldoko mengklaim upaya Indonesia dalam penanganan aksi terorisme sudah terbukti telah membuahkan hasil saat bertemu Menteri Kirgizstan


Menjelang Pilpres 2024, AHY: Kita Terus Yakinkan agar Terjadi Poros Perubahan

13 jam lalu

Menjelang Pilpres 2024, AHY: Kita Terus Yakinkan agar Terjadi Poros Perubahan

AHY mengaku intensif membangun komunikasi dengan Nasdem dan PKS agar terbentuk poros perubahan pada Pemilu 2024.


AHY Kutuk Bom Polsek Astana Anyar Bandung

13 jam lalu

AHY Kutuk Bom Polsek Astana Anyar Bandung

AHY menyatakan aksi bom Polsek Astana Anyar tak bisa dibenarkan. Dia mengajak masyarakat untuk menjadikan terorisme sebagai musuh bersama.


Moeldoko Tanggapi Bom Polsek Astana Anyar: Tak Ada Untungnya

16 jam lalu

Moeldoko Tanggapi Bom Polsek Astana Anyar: Tak Ada Untungnya

Moeldoko menilai aksi bunuh diri seperti yang terjadi pada peristiwa bom Polsek Astana Anyar tak menguntungkan siapa pun.


AHY Minta Kader Jalankan Mesin Partai Menjelang Pemilu 2024

17 jam lalu

AHY Minta Kader Jalankan Mesin Partai Menjelang Pemilu 2024

AHY meminta para kader Partai Demokrat untuk tidak terlena dan segera menggerakkan mesin politik menjelang Pemilu 2024.


Isi Kuliah Umum di Kupang, AHY Singgung Politik Identitas

1 hari lalu

Isi Kuliah Umum di Kupang, AHY Singgung Politik Identitas

AHY memberikan kuliah umum pada ratusan mahasiswa Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang.


Demokrat Mulai Panaskan Mesin Politik, AHY Lantik Pengurus Partai di NTT

2 hari lalu

Demokrat Mulai Panaskan Mesin Politik, AHY Lantik Pengurus Partai di NTT

AHY akan melantik pengurus Partai Demokrat di NTT pada hari ini. Bagian pemanasan menjelang Pemilu 2024?


Pemerintah Akan Buka 200 Ribu Hektar Lahan Sorgum, Dimulai dari 15 Ribu Hektare di NTT

3 hari lalu

Pemerintah Akan Buka 200 Ribu Hektar Lahan Sorgum, Dimulai dari 15 Ribu Hektare di NTT

Moeldoko mengatakan pemerintah menargetkan pembukaan 200 ribu hektar untuk pengembangan komoditas sorgum.


AHY Berpendapat Masyarakat Indonesia Perlu Meningkatkan Literasi Politik

3 hari lalu

AHY Berpendapat Masyarakat Indonesia Perlu Meningkatkan Literasi Politik

Literasi politik, kata AHY, merupakan salah satu cara melawan cara-cara kotor dalam berpolitik di dalam negeri.


Moeldoko Masak Nasi Goreng Bareng Bapanas, Sosialisasi Pangan Substitusi Beras

3 hari lalu

Moeldoko Masak Nasi Goreng Bareng Bapanas, Sosialisasi Pangan Substitusi Beras

Moeldoko berharap melalui demo masak nasi goreng sorgum sebagai bentuk sosialisasi alternatif makanan sehat.