Mahfud Md: Polemik Partai Demokrat Sudah di Luar Urusan Pemerintah

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud Md menegaskan saat ini kisruh Partai Demokrat antara kubu Moeldoko dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah bukan urusan pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan keputusan menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat versi Deli Serdang.

    "Persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai berada di luar urusan pemerintah. Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi. Murni itu soal hukum," ujar Mahfud dalam konferensi pers daring, Rabu, 31 Maret 2021.

    Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut pemerintah sudah merespon persoalan Demokrat dengan cepat. "Ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan ini kok pemerintah lambat, ini mengulur-ngulur waktu. Hukumnya memang begitu. Ketika ada gerakan yang namanya KLB, itu kan belum ada laporannya ke Kumham, belum ada dokumen apa pun, lalu pemerintah disuruh melarang, kan tidak boleh," ujar Mahfud.

    Pemerintah, ujar Mahfud MD, hanya bisa memproses secara administrasi hasil KLB Demokrat Deli Serdang yang dimohonkan Moeldoko. Sementara penyelenggaraan KLB Demokrat Deli Serdang pada awal Maret lalu, tidak bisa dilarang karena hak berkumpul, berorganisasi, dan menyatakan pendapat dijamin oleh undang-undang.

    "Jadi ini sama sekali tidak terlambat. Itu sudah sangat cepat. Karena bagian yang ribut-ribut itu bukan bagian dari proses pengerjaan hukum administrasi," ujar Mahfud ihwal polemik Demokrat dan putusan KLB Demokrat.

    Baca juga: Tolak Sahkan KLB Demokrat Kubu Moeldoko, Yasonna Laoly: Pemerintah Objektif

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    7 Tips Agar Lebih Mudah Bangun Sahur Selama Ramadan

    Salah satu tantangan selama puasa Ramadan adalah bangun dini hari untuk makan sahur.