Kemdikbud: Lulusan Vokasi Punya Sertifikasi Nasional

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • INFO NASIONAL -- Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto dan Ketua BNSP Kunjung Masehat menandatangani 149 skema sertifikasi nasional bagi mahasiswa vokasi di lima bidang, yakni konstruksi, permesinan, hospitality, ekonomi kreatif, dan care service. Acara Penandatanganan Skema Sertifikasi Nasional LSP P1 Pendidikan Vokasi ini diharapkan menjadi tonggak bagi lulusan vokasi memiliki sertifikat yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah dunia.

    “Selama ini sering kita berjalan sendiri-sendiri, tetapi dari kegiatan ini ke depan kita dapat duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan sehingga mendapatkan skema yang baik. Kita pastikan lulusan vokasi punya sertifikat yang berguna bagi peningkatan daya saing bangsa,” ujar Nicodemus Daud selaku Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR yang menyaksikan acara penandatanganan tersebut, beberapa waktu lalu.

    Nico menuturkan, lulusan di lima bidang tersebut sangat dibutuhkan saat ini. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda nasional yang nantinya memberikan nilai tambah pada peningkatan perekonomian. Kebutuhan sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang konstruksi pun meningkat. SDM yang dibutuhkan adalah mereka yang siap kerja, terampil, dan kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat profesi.

    “Kebutuhan akan SDM bidang infrastruktur tidak akan pernah habis, setiap tahun selalu butuh. Maka dari itu, penandatanganan skema sertifikasi Kemendikbud dengan BNSP ini adalah langkah luar biasa untuk menyiapkan anak-anak memasuki dunia kerja dan memiliki daya saing,” ujar Nico yang mengharapkan dokumen skema sertifikasi tersebut menjadi living document karena ke depan akan terjadi perubahan-perubahan pada kebutuhan kompetensi.

    Kementerian PUPR selama ini juga mengembangkan 50 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai upaya merespons Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan kolaborasi yang saat ini terjalin dengan pendidikan vokasi dan industri, KKNI diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan skema sertifikasi di bidang konstruksi.

    Kementerian PUPR juga membuka peluang magang bagi mahasiswa pendidikan vokasi sejak 2019. Program magang ini juga dilakukan oleh BUMN melalui Program Magang Bersertifikat. Program yang digagas sejak 2018 tersebut sudah diikuti 22 ribu mahasiswa, dengan 3.000 di antaranya merupakan mahasiswa pendidikan vokasi.

    “Program magang bersertifikat dilakukan selama enam bulan, dan untuk mengikuti program mahasiswa harus off dulu dari studinya. Program ini turut mendukung Program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar,” kata Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Sofyan Rohidi.

    Menanggapi, Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto mengajak BUMN untuk berpartisipasi dalam mewujudkan link and match dari awal proses pembelajaran. Ia mengatakan bahwa magang merupakan poin keempat dari total delapan paket link and match (8+i) yang digagas oleh Ditjen Pendidikan Vokasi.

    “Harapan kami poin satu sampai tiga juga dilakukan. Kami ajak BUMN untuk ikut dari depan, yakni poin pertama membuat kurikulum, kedua project based learning, ketiga peningkatan dosen/expert dari industri, baru kemudian magang dan sertifikasi kompetensi,” ucap Wikan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia dapat Belajar dari Gelombang Kedua Wabah Covid-19 di India

    Gelombang kedua wabah Covid-19 memukul India. Pukulan gelombang kedua ini lebih gawat dibandingkan Februari 2021.