TEMPO.CO, Barito Utara - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pemerintah tegas melarang mudik lebaran 2021. Hal ini, kata dia, berkaca dari pengalaman lebaran tahun lalu yang juga terjadi di tengah pandemi Covid-19.
"Memang dari data yang telah dikumpulkan oleh Kementerian Perhubungan, kalau misalnya tak ada larangan mudik, diperkirakan 33 persen warga akan pulang Kampung atau mudik. Tapi kalau ada larangan mudik, tetap saja ada yang nekat pulang, yaitu sekitar 11 persen," kata Doni Monardo saat ditemui di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Selasa, 30 Maret 2021.
Pada mudik lebaran tahun lalu dan libur panjang akhir tahun 2020, Doni mengatakan jumlah kasus melonjak besar dan mengakibatkan rumah sakit nyaris lumpuh. Namun hal berbeda terjadi pada pengalaman dua kali liburan panjang lalu, yakni Imlek dan Isra Miraj.
Doni mengatakan pelarangan pulang kampung dan penerapan regulasi yang ketet, efektif menekan kasus aktif Covid-19. Bahkan bed occupancy rate (BOR) alias keterisian kasur di rumah sakit juga ikut berkuramg.
"Pengalaman ini lah yang kita laporkan dalam rapat tingkat menteri. Sehingga bapak presiden memutuskan larangan mudik disampaikan lbh awal," kata Doni.
Meski upaya pemerintah di dua libur panjang terbukti berhasil menekan penyebaran, namun Doni meminta seluruh pihak agar tetap waspada terutama saat mudik lebaran 2021. Presiden Joko Widodo, kata dia, mengingat agar tak terbawa euphoria dan kemudian malah lengah tak disiplin protokol kesehatan. "Mohon kerjasamanya mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Tradisi pulang kampung memang punya hubungan emosional. Namun yang penting kita melindungi keselamatan rakyat," kata Doni.
Baca: Larangan Mudik Lebaran 2021, DPR Minta Kebijakan Semua Kementerian Satu Bahasa
