P2G Minta Pemerintah Perbanyak Kuota Formasi Guru dalam CPNS 2021

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa PAUD Pelangi di rumahnya di Kampung Kanaga, Lebak, Banten, Rabu, 25 November 2002. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) nonPNS atau guru honorer. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas

    Guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa PAUD Pelangi di rumahnya di Kampung Kanaga, Lebak, Banten, Rabu, 25 November 2002. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) nonPNS atau guru honorer. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas

    TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah memperbanyak kuota formasi guru pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2021. Sebab, formasi guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai tidak bisa menjadi solusi jangka panjang.

    "Kami tagih janji Mas Nadiem untuk membuka seleksi guru PNS. Itu janji dia," ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim saat dihubungi Tempo pada Selasa, 30 Maret 2021. 

    Menurut Satriwan, CPNS tahun ini perlu dibuka lebih banyak untuk guru karena formasi yang diajukan pemerintah daerah untuk PPPK belum memenuhi target. Data Kemendikbud hingga Maret, formasi yang diusulkan pemerintah daerah sebanyak 523.120.

    "Kalau hanya PPPK, tidak akan mampu meng-cover kekurangan guru ASN sampai 2024. Kita butuh 1 juta. Guru PPPK saja yang mendaftar 500 ribu. Itu juga belum tentu lolos semua," ujar dia.

    Satriawan menilai, ada keengganan pemerintah daerah mengusulkan formasi PPPK ini. "Kami menduga koordinasi pemda dan pusat buruk, misalnya terkait penggajian dan tunjangan PPPK , apakah bersumber dari APBD dan APBN? Menurut Perpres 98/2020 tunjangan dari Pemda, kalau begini ya daerah keberatan," ujar dia.

    Selain itu, ia menilai banyak calon guru tak ingin menjadi PPPK. Sebab, status PNS lebih memiliki kepastian kerja dan kesejahteraan. PPPK yang berbasis kontrak dinilai memungkinkan kesejahteraan guru tak berlanjut jika kontrak tersebut habis. Sementara PNS, dijamin pemerintah hingga pensiun.

    "Kami minta guru honorer K2 dulu diafirmasi. Ukurannya bukan usia, tapi lama mengajar. Mereka sudah puluhan tahun mengabdi, seharusnya bisa tidak perlu mengikuti proses rekrutmen PPPK ataupun seleksi untuk jadi PNS," ujar Satriwan.

    Adapun sampai saat ini, pemerintah belum mengumumkan formasi guru dalam CPNS 2021 maupun PPPK secara resmi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan mengumumkan akhir Maret ini.

    Baca juga: Tes PPPK Guru 2021 akan Pakai Fasilitas UNBK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Fakta Vaksin Nusantara

    Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai pro dan kontra.