Komnas Perempuan Usul Penyempurnaan 6 Elemen Kunci RUU PKS ke DPR

Petugas keamaan berada di dekat aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Dalam aksi tersebut mereka menyusun Sebanyak 500 lebih pasang sepatu sebagai bentuk simbolisasi dukungan untuk mendorong DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan enam elemen kunci untuk Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Enam elemen tersebut yakni pencegahan, sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidana, hukum acara pidana, hak korban, dan pemantauan.

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan enam elemen kunci ini perlu ada agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi payung hukum yang komprehensif.

"Karena jika satu elemen hilang, itu cara kita menangani korban tidak lagi utuh atau komprehensif," kata Siti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 29 Maret 2021.

Siti mengatakan sebenarnya memang telah ada naskah akademik dan draf RUU PKS hasil usul inisiatif DPR sejak 2016. Pada 2017 dan 2019, pemerintah juga telah mengeluarkan daftar inventarisasi masalah (DIM) atas RUU tersebut.

Namun menurut Siti, enam elemen kunci itu belum terinformasikan dengan baik sehingga menimbulkan banyaknya penafsiran terkait RUU PKS. Untuk itulah, kata dia, Komnas Perempuan mengusulkan penyempurnaan terhadap naskah akademik dan RUU PKS.

Caranya yakni dengan menyandingkan naskah akademik dan draf RUU PKS tahun 2016 dengan DIM pemerintah tahun 2019. Secara sistematika, Komnas Perempuan mengusulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terdiri dari Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Bab III Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Bab IV Hak Korban, Keluarga Korban, Saksi, dan Ahli.

Kemudian Bab V Pencegahan; Bab VI Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Bab VII Koordinasi dan Pengawasan; Bab VIII Pemidanaan; Bab IX Peran Serta Masyarakat; Bab X Ketentuan Peralihan; dan Bab XI Ketentuan Penutup.

Terkait definisi misalnya, Komnas Perempuan mengusulkan pengertian yang sedikit berbeda dengan naskah usulan DPR.

Komnas mengusulkan definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS merupakan setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin, yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Baca: Ini 6 Poin Krusial di RUU PKS Versi Baleg DPR






Korban Kejahatan Seksual Mas Bechi Kecewa dengan Vonis Hakim

3 hari lalu

Korban Kejahatan Seksual Mas Bechi Kecewa dengan Vonis Hakim

Mas Bechi divonis 7 tahun penjara. Jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut 16 tahun penjara.


LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM Menjadi Pendiam

4 hari lalu

LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM Menjadi Pendiam

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan korban kekerasan seksual di Kemenkop UKM dalam keadaan trauma akibat peristiwa yang dialaminya


Mas Bechi Hanya Divonis 7 Tahun, LPSK Dukung Jaksa Ajukan Banding

4 hari lalu

Mas Bechi Hanya Divonis 7 Tahun, LPSK Dukung Jaksa Ajukan Banding

LPSK meminta Pengadilan Tinggi Surabaya memperhatikan memori banding yang diajukan jaksa terhadap pelaku kekerasan seksual Mas Bechi.


Cinta Laura Ajak Publik Konsisten Lawan Kekerasan Seksual

6 hari lalu

Cinta Laura Ajak Publik Konsisten Lawan Kekerasan Seksual

Cinta Laura melawan kekerasan seksual lambat laun menjadi perbincangan sehari-hari dan tidak tabu dibicarakan untuk mengubah paradigma.


Komnas Perempuan Sebut Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Naik

6 hari lalu

Komnas Perempuan Sebut Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Naik

Komnas Perempuan mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM mengalami kenaikan angka secara signifikan sejak 2019.


Teten Masduki Bentuk Majelis Kode Etik Baru Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

7 hari lalu

Teten Masduki Bentuk Majelis Kode Etik Baru Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki mengungkapkan telah membuat tim majelis kode etik baru pada kasus kekerasan seksual


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

7 hari lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.


16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Aksi Nasional Digelar di 4 Kota Indonesia

8 hari lalu

16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Aksi Nasional Digelar di 4 Kota Indonesia

Dalam peringatan 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, organisasi Perempuan Mahardhika angkat isu kekerasan terhadap pekerja perempuan.


Agar Tempat Kerja Bebas dari Kekerasan Seksual

8 hari lalu

Agar Tempat Kerja Bebas dari Kekerasan Seksual

Pelaku usaha penting ciptakan ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.


Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

8 hari lalu

Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

Apabila Anda melihat atau menjadi korban kekerasan seksual, bisa segera hubungi 5 posko pengaduan berikut ini, sekaligus untuk pendampingan hukum.