PKS Sebut Isi RUU PKS Menghindari Logika Agama

Ratusan sepatu diletakkan saat aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Dalam aksi tersebut mereka menyusun Sebanyak 500 lebih pasang sepatu sebagai bentuk simbolisasi dukungan untuk mendorong DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Legislatif DPR dari Fraksi PKS, Bukhori, menilai isi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) seolah-olah menghindari logika nilai agama.

"Tapi sayang, saya tidak mendengarkan logika yang dibangun dari nilai-nilai agama yang dijadikan sebagai basic berpikir dalam mengkonstruksikan pikiran serta rancangan UU ini," kata Bukhori dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komnas Perempuan, Senin, 29 Maret 2021.

Bukhori mengatakan, ketika bicara seksualitas, sebenarnya lembaga yang paling memiliki kredibilitas dan mengatur sejak awal itu agama. "Saya jadi penasaran kenapa begitu sangat tidak mau menggunakan logika agama," ujarnya.

Salah satu yang ia anggap menghindar dari logika agama adalah terkait zina yang dianggap sesuatu yang tidak menimbulkan korban tindak pidana secara langsung.

Ia menuturkan, sejak zaman sebelum nabi, zina adalah suatu perbuatan yang dinyatakan kejahatan atau tindak pidana. 

Menurut Bukhori, dalam konteks zina, Allah mengatur larangan perbuatan tersebut dan melarang pula hal-hal yang berkaitan, termasuk kekerasan. "Jadi, konteks logika yang diatur di dalam RUU, sesuatu ruang lingkup yang diatur secara ketat oleh agama, tapi agama enggak disertakan sama sekali," ucapnya soal RUU PKS.

Baca juga: Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Ingin Ditarik dari Prolegnas






Kekerasan Seksual Anak di Bogor, Kementerian PPPA Desak Polisi Tangkap Pelaku

2 hari lalu

Kekerasan Seksual Anak di Bogor, Kementerian PPPA Desak Polisi Tangkap Pelaku

Kasus kekerasan seksual anak ini telah dilaporkan ke Polres Bogor dan naik ke tahap penyidikan, namun belum ada penahanan terhadap terlapor.


7 Fakta Baru Kasus Brigadir J: Tidak Ada Penembakan, Ferdy Sambo Tersangka Hingga Hasil Autopsi

3 hari lalu

7 Fakta Baru Kasus Brigadir J: Tidak Ada Penembakan, Ferdy Sambo Tersangka Hingga Hasil Autopsi

Penanganan kasus kematian Brigadir J mengalami akselerasi dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah misteri pun terungkap hingga menyeret nama-nama baru.


Golkar Jakarta Sowan PKS Bahas Peluang Pemilu 2024 hingga Nasib Jakarta Bukan Ibu Kota

3 hari lalu

Golkar Jakarta Sowan PKS Bahas Peluang Pemilu 2024 hingga Nasib Jakarta Bukan Ibu Kota

DPD Golkar DKI Jakarta sowan ke kantor PKS DKI di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Agustus 2022.


LPSK Sebut Putri Candrawathi Trauma Berat dan Butuh Penanganan Psikiater

3 hari lalu

LPSK Sebut Putri Candrawathi Trauma Berat dan Butuh Penanganan Psikiater

Berdasarkan pengamatan psikiater LPSK, Edwin mengatakan kondisi Putri Candrawathi memang membutuhkan pemulihan mental.


Kuasa Hukum Terduga Pelaku Pencabulan Santriwati Minta Sebutan Santri Senior Tidak Disalahartikan

4 hari lalu

Kuasa Hukum Terduga Pelaku Pencabulan Santriwati Minta Sebutan Santri Senior Tidak Disalahartikan

Tim kuasa hukum P alias A, kakak kelas yang disebut terlibat kasus pencabulan santriwati di Depok menyatakan kliennya baru 15 tahun.


Kasus Pencabulan Santriwati di Depok, Kuasa Hukum Santri P Sebut Kliennya Masih Saksi

4 hari lalu

Kasus Pencabulan Santriwati di Depok, Kuasa Hukum Santri P Sebut Kliennya Masih Saksi

Kuasa hukum santri P minta pemeriksaan kasus pencabulan santriwati di Depok dilakukan sesuai undang-undang tentang Pidana Anak.


Kasus Pelecehan Seksual 11 Santriwati di Depok, Kuasa Hukum Minta bantuan DPR

4 hari lalu

Kasus Pelecehan Seksual 11 Santriwati di Depok, Kuasa Hukum Minta bantuan DPR

Sejak polisi menetapkan empat tersangka kasus pencabulan santriwati, baru satu yang diamankan sedangkan 3 tersangka lain masih bebas.


Koalisi Pembela LPM Lintas Laporkan Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis ke Ombudsman Soal Maladministrasi

5 hari lalu

Koalisi Pembela LPM Lintas Laporkan Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis ke Ombudsman Soal Maladministrasi

Koalisi Pembela LPM Lintas menilai Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis lakukan maladministrasi sehingga dilaporkan ke Ombudsman. Apa tuntutan lainnya


Pimpinan IAIN Ambon Ingin AJI Cabut Penghargaan LPM Lintas, Dewan Juri: Keputusan Sudah Final

5 hari lalu

Pimpinan IAIN Ambon Ingin AJI Cabut Penghargaan LPM Lintas, Dewan Juri: Keputusan Sudah Final

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Ambon, Faqih Seknun tak setuju LPM Lintas mendapat penghargaan dari AJI Indonesia


Komnas HAM Gandeng Komnas Perempuan untuk Periksa Putri Candrawathi

6 hari lalu

Komnas HAM Gandeng Komnas Perempuan untuk Periksa Putri Candrawathi

Komnas HAM belum akan memeriksa Putri Candrawathi sampai penyelidikan tentang dugaan kekerasan seksual selesai.