PKS Sebut Isi RUU PKS Menghindari Logika Agama

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan sepatu diletakkan saat aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Dalam aksi tersebut mereka menyusun Sebanyak 500 lebih pasang sepatu sebagai bentuk simbolisasi dukungan untuk mendorong DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ratusan sepatu diletakkan saat aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Dalam aksi tersebut mereka menyusun Sebanyak 500 lebih pasang sepatu sebagai bentuk simbolisasi dukungan untuk mendorong DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Legislatif DPR dari Fraksi PKS, Bukhori, menilai isi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) seolah-olah menghindari logika nilai agama.

    "Tapi sayang, saya tidak mendengarkan logika yang dibangun dari nilai-nilai agama yang dijadikan sebagai basic berpikir dalam mengkonstruksikan pikiran serta rancangan UU ini," kata Bukhori dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komnas Perempuan, Senin, 29 Maret 2021.

    Bukhori mengatakan, ketika bicara seksualitas, sebenarnya lembaga yang paling memiliki kredibilitas dan mengatur sejak awal itu agama. "Saya jadi penasaran kenapa begitu sangat tidak mau menggunakan logika agama," ujarnya.

    Salah satu yang ia anggap menghindar dari logika agama adalah terkait zina yang dianggap sesuatu yang tidak menimbulkan korban tindak pidana secara langsung.

    Ia menuturkan, sejak zaman sebelum nabi, zina adalah suatu perbuatan yang dinyatakan kejahatan atau tindak pidana. 

    Menurut Bukhori, dalam konteks zina, Allah mengatur larangan perbuatan tersebut dan melarang pula hal-hal yang berkaitan, termasuk kekerasan. "Jadi, konteks logika yang diatur di dalam RUU, sesuatu ruang lingkup yang diatur secara ketat oleh agama, tapi agama enggak disertakan sama sekali," ucapnya soal RUU PKS.

    Baca juga: Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Ingin Ditarik dari Prolegnas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarik Ulur Vaksin Nusantara Antara DPR dan BPOM

    Pada Rabu, 14 April 2020, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto