Masyarakat Sipil Tuntut Polisi Usut Pelaku Penganiayaan Jurnalis Tempo

Reporter

Editor

Amirullah

Kelompok Jurnalis menunjukkan poster saat melakukan aksi terkait kekerasan terhadap Jurnalis di Taman Aspirasi, Jakarta, Kamis, 26 September 2019. Aksi tersebut dilakukan untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku kekerasan dan perampasan alat kerja wartawan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh masyarakat mengutuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi saat meliput kasus suap pajak yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menuntut polisi agar menindak pelaku kekerasan tersebut.

“Atas peristiwa ini, kami mendesak agar Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta untuk menindaklanjuti kasus kekerasan terahdap Jurnalis Tempo dan memeriksa semua anggotanya yang terlibat,” kata perwakilan masyarakat sipil, Rizki Yudha lewat keterangan tertulis, Ahad, 28 Maret 2021.

Mereka meminta setelah semua berkas penyidikan lengkap, pelakunya harus dibawa ke pengadilan untuk menerima hukuman yang setimpal. Selain itu, masyarakat sipil meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri untuk memproses pelaku, berdasarkan disiplin profesi, serta memastikan kasus ini adalah aksi kekerasan terakhir yang dilakukan polisi terhadap jurnalis.

Nurhadi mengalami kekerasan berupa penganiayaan dan penyekapan pada Sabtu, 27 Maret 2021. Saat itu, dia sedang menjalankan tugas untuk meminta konfirmasi dari mantan Direktur Pemeriksaan Dirjen Pajak Angin Prayitno Aji yang disebut berstatus tersangka KPK dalam kasus suap rekayasa pemeriksaan pajak beberapa perusahaan.

Penganiayaan terjadi ketika sejumlah pengawal Angin menuduh Nurhadi masuk tanpa izin ke acara pernikahan anaknya di Gedung Graha Samudera Bumimoro, Surabaya. Meski sudah menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalankan tugas sebagai jurnalis, Nurhadi ditampar, dipiting, dipukul di beberapa bagian tubuhnya. Bahkan untuk memastikan Nurhadi tidak melaporkan hasil reportasenya, dia juga ditahan selama dua jam di hotel di Surabaya.

Rizki dan gabungan masyarakat sipil menyatakan kekerasan itu adalah pelanggaran tindak pidana. Mereka menilai penganiayaan itu melanggar Pasal 170 KUHP mengenai pengeroyokan dan Pasal 18 Ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat tugas jurnalistik. Ancaman hukuman dari perbuatan itu adalah lima tahun enam bulan penjara.

Selain kepada polisi, masyarakat sipil meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia dan Dewan Pers untuk meberikan perlindungan bagi korban dari ancaman kekerasan lebih lanjut dan mengawal proses hukum atas kasus ini. Mereka meminta semua pihak menghormati kerja jurnalistik yang dilindungi UU Pers, demi terjaminnya aliran informasi yang terbuka dan akurat untuk publik.

Mereka yang meneken petisi berisi tuntutan ini adalah LBH Pers, LBH Jakarta, KontraS, YLBHI, ICJR, Pusako Andalas, AJI Jakarta, Imparsial, ICW, Indonesian Center for Environmental Law, dan Jaringan Advokasi Tambang. Sementara tokoh yang ikut meneken petisi antara lain, advokat Saor Siagian; Siti Maimunah, Tim Kerja Perempuan dan Tambang; Feri Amsari, Fakultas Hukum Universitas Andalas; Herlambang P. Wiratraman, akademisi FH Unair; dan Charles Simabura, Fakultas Hukum Andalas.






Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

23 jam lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

3 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Diretas Pegasus Spyware, Jurnalis El Salvador Tuntut NSO Group di AS

4 hari lalu

Diretas Pegasus Spyware, Jurnalis El Salvador Tuntut NSO Group di AS

Jurnalis media El Salvador, El Faro, mengajukan gugatan di pengadilan federal AS pada Rabu terhadap NSO Group karena diretas dengan Pegasus Spyware


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

4 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

4 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

4 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

5 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

5 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.