Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program UPLAND Tingkatkan Inovasi dan Pendapatan Petani

image-gnews
Program UPLAND Diharapkan Tingkatkan Kapasitas, Inovasi dan Pendapatan Petani | Foto: dok.Kementan
Program UPLAND Diharapkan Tingkatkan Kapasitas, Inovasi dan Pendapatan Petani | Foto: dok.Kementan
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mentan mengatakan, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan loan agreement dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Islamic Development Bank (IsDB). "Oleh karena itu, kesiapan semua pihak yang terlibat dalam proyek ini sangat diperlukan," ujarnya.

Proyek UPLAND ini mempunyai beberapa tujuan. Salah satunya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan. Kemudian membangun sentra pembibitan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana budidaya benih modern, hingga peningkatan kelembagaan petani menjadi mandiri dan memiliki posisi tawar yang lebih baik serta pengembangan pasar untuk komoditas pertanian baik domestik maupun ekspor.

"Selain itu, aspek lingkungan juga tidak boleh dilupakan di mana sistem pertanian yang dibangun harus mengutamakan kaidah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian kegiatan UPLAND ini menjadi suatu kegiatan yang sangat challenging dalam mengharmonisasikan semua aspek tersebut namun tetap menarik," tuturnya. 

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy menjelaskan pertemuan ini merupakan momen perubahan dan menjadi batu loncatan bagi seluruh masyarakat pertanian. Dimana hari ini merupakan awal dari pelaksanaan model pengembangan pertanian terpadu yang terintegrasi khususnya di daerah dataran tinggi. 

"Saya harapkan Kepala Daerah beserta jajarannya di bidang pertanian dapat mengoptimalkan dengan sebesar-besarnya kesempatan ini untuk memulai era baru model pengembangan pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern," kata Sarwo Edhy.  Selain itu, koordinasi yang baik antar semua stakeholders baik di tingkat pusat maupun provinsi/kabupaten juga sudah pasti menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan UPLAND. 

"Keberhasilan kegiatan ini menjadi tanggung jawab kita bersama.Tanggung jawab tersebut bukan saja untuk keberhasilan pembangunan pertanian tetapi juga untuk generasi Indonesia di masa yang akan datang terutama karena pendanaannya merupakan pendanaan di luar APBN. Saya memiliki harapan yang besar bagi keberhasilan Kegiatan UPLAND ini sehingga mari kita wujudkan bersama keberhasilannya bagi generasi saat ini dan yang akan datang," tutup Sarwo Edhy.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kementan Bakal Lakukan Investigasi dan Penutupan Sumber Ternak Impor Imbas Sapi Hidup Australia Mati di Atas Kapal

1 hari lalu

Petugas menurunkan sapi impor dari Australia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 15 April 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Kementan Bakal Lakukan Investigasi dan Penutupan Sumber Ternak Impor Imbas Sapi Hidup Australia Mati di Atas Kapal

Kementan akan berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia untuk melakukan investigasi terkait kasus tersebut di Indonesia.


KPK Cecar Hanan Supangkat soal Temuan Uang di Kediamannya dan Proyek di Kementan Lewat Syahrul Yasin Limpo

2 hari lalu

Hanan Supangkat. Swa.co.id
KPK Cecar Hanan Supangkat soal Temuan Uang di Kediamannya dan Proyek di Kementan Lewat Syahrul Yasin Limpo

Setelah dua kali mangkir pemanggilan KPK dalam kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo, Hanan Supangkat menghadiri pemeriksaan.


Pengiriman Jagung Impor Lambat, Asosiasi Peternak Layer Nasional Khawatir Jika Impor Dihentikan

5 hari lalu

Pekerja mengemas jagung yang akan didistribusikan ke peternak di Gudang Bulog, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 24 Jnauari 2019. Jagung tersebut merupakan jagung impor gelombang kedua dari Brazil, sebanyak 26 ribu ton yang merupakan bagian dari total 100 ribu ton jagung impor dan selanjutnya didistribusikan ke sejumlah peternak di wilayah Jawa dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Pengiriman Jagung Impor Lambat, Asosiasi Peternak Layer Nasional Khawatir Jika Impor Dihentikan

Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyetop impor jagung menjelang Ramadan 2024.


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

5 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.


Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

9 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memutuskan anggaran subsidi pupuk tahun ini naik.


Terkini Bisnis: Jokowi Minta Harga Pangan Jelang Lebaran Terkendali, Kementan Klaim Panen Jagung Melimpah

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) berkomunikasi dengan pedagang saat meninjau Pasar Gelugur di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini Bisnis: Jokowi Minta Harga Pangan Jelang Lebaran Terkendali, Kementan Klaim Panen Jagung Melimpah

Presiden Jokowi meminta Bapanas dan Bulog menjaga harga pangan jelang lebaran.


Kementan Klaim Panen Jagung Melimpah, Tak Perlu Impor

10 hari lalu

'Petani memetik jagung saat panen perdana di kawasan lumbung pangan (food estate) Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Kamis, 6 Juli 2023. ANTARA/Sakti Karuru
Kementan Klaim Panen Jagung Melimpah, Tak Perlu Impor

Kementan meminta Bulog dan pengusaha membeli hasil panen jagung lokal secara maksimal.


Kementan Pastikan Stok Telur dan Daging Ayam Aman di Pasar Jakarta Selatan

11 hari lalu

Warga antre membeli telur ayam saat pasar pangan murah di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu 6 Maret 2024. Pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar gerakan pasar pangan murah dengan menyediakan beras Bulog SPHP Rp51 ribu per lima kilogram, beras kelompok tani Rp65 ribu per lima kilogram, telur Rp27.500 per kilogram serta gula dan minyak Rp30.000 per paket sebagai upaya menstabilkan pasokan dan harga pangan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Kementan Pastikan Stok Telur dan Daging Ayam Aman di Pasar Jakarta Selatan

Kementerian Pertanian terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak melakukan pemantauan ketersediaan pangan termasuk daging dan telur.


Sukses ! Perusahaan Anak Bank Mandiri Dorong Pertumbuhan Bisnis dan Perluas Kolaborasi

11 hari lalu

Sukses ! Perusahaan Anak Bank Mandiri Dorong Pertumbuhan Bisnis dan Perluas Kolaborasi

Pada perdagangan Rabu, 13 Maret lalu, kapitalisasi pasar bank berkode emiten BRIS ini berhasil mencapai Rp131,47 triliun atau setara dengan US$8,44 miliar.


Ombudsman: Turunkan Target Swasembada Beras 100 Persen, Terima Saja Kalau RI Butuh Impor

11 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Ombudsman: Turunkan Target Swasembada Beras 100 Persen, Terima Saja Kalau RI Butuh Impor

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan pemangku kebijakan negara tak perlu menggunakan target swasembada produksi beras 100 persen.