TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pemerintah daerah bahwa tugas penanganan pandemi Covid-19 belum berakhir. Tren penurunan kasus di berbagai daerah, lanjut Jokowi, tidak boleh membuat lengah.
"Di Eropa, di India yang sudah turun, tahu-tahu melompat sampai 3-4 kali lipat Covid-nya. Kita di Januari pernah di angka 13 ribu sampai 15 ribu kasus harian, sekarang sudah turun dan berada di angka 5-6 ribu dan akan terus kita turunkan," ujar Jokowi dalam acara Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Jumat, 26 Maret 2021
Jokowi meminta seluruh jajarannya berhati-hati meskipun kasus harian sudah turun di kisaran 5.000 kasus. "Jangan merasa sudah 5.000, langsung kita lengah, hati-hati. Barang ini enggak kelihatan, di mana juga kita enggak tahu, lewatnya apa kita enggak tahu, media penularannya juga kita enggak tahu. Sebab itu, satu-satunya jalan adalah tetap waspada dan jangan lengah," tuturnya.
Kepala Negara mengatakan bahwa dirinya selalu memantau perkembangan kasus pandemi dan kondisi ekonomi di tiap daerah. Penanganan pandemi erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi wilayah di mana keduanya harus berjalan beriringan secara seimbang.
Ada satu waktu di mana butuh adanya pengetatan dari sisi kesehatan. Kemudian apabila penyebaran sudah relatif terkendali, ujar Jokowi, secara perlahan fokus kepada pembukaan sektor ekonomi untuk mengupayakan pemulihan ekonomi yang terdampak. Namun, dua hal tersebut harus dapat dicermati dengan baik dalam pelaksanaannya.
"Dicek betul, lihat kasus naik atau tidak. Begitu naik, harus ada kebijakan yang cepat. Misalnya begitu buka pasar, covid-nya naik dua kali, setop. Kalau tidak (setop), covidnya tidak dapat (kasus naik terus), ekonomi juga tidak dapat (ekonomi turun terus). Hati-hati karena ini berhubungan," kata Presiden.
Berkaitan dengan hal tersebut, kepada para bupati di seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta agar program vaksinasi massal yang juga digelar di daerah untuk dikawal secara detail. Seperti dalam kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Maluku Utara dan Maluku pada 24 hingga 25 Maret 2021 lalu, Kepala Negara hendak memastikan dengan detail bahwa distribusi vaksin mampu menjangkau wilayah terpencil dan proses vaksinasinya juga berjalan baik.
Mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, Jokowi meminta adanya prioritas dalam vaksinasi. Selepas vaksinasi untuk tenaga kesehatan, maka prioritas selanjutnya ialah diberikan ke titik-titik padat interaksi dan mobilitas seperti pekerja dan pelayan publik di pasar, terminal, pelabuhan, bandara, dan lainnya.
DEWI NURITA
Baca: 16 Juta Vaksin Covid-19 dari Sinovac Kembali Tiba di Indonesia
