Singgung Nama Ibas, Max Sopacua Minta KPK Lanjutkan Usut Kasus Hambalang

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Ibas bersama para Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat membacakan ikrar kesetiaan kepada AHY di tangga Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Ibas bersama para Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat membacakan ikrar kesetiaan kepada AHY di tangga Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta-Salah satu pendiri Partai Demokrat, Max Sopacua, menyinggung Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Dia awalnya mengatakan ada orang-orang yang belum tersentuh hukum dari perkara korupsi yang menjerat sejumlah politikus Demokrat satu dekade lalu itu.

Max awalnya enggan menyebutkan yang dia maksud. Namun akhirnya dia mengatakan bahwa nama putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono itu pun pernah disebut oleh para saksi kasus korupsi Hambalang tersebut. "Pak Anas (Urbaningrum) dapat berapa, Ibas dapat berapa dan lain-lain dapat berapa," kata Max dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 Maret 2021.

Max mengatakan sejumlah politikus Demokrat yang terlibat dalam perkara itu telah menjalani proses hukum. Di antaranya Andi Mallarangeng yang waktu itu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga; Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Demokrat; Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum Demokrat; hingga Angelina Sondakh, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Demokrat.

Dia mempertanyakan mengapa ada nama-nama yang belum tersentuh hukum. "Mas Ibas sendiri belum, enggak (tersentuh), disebutkan saksinya berapa banyak oleh para saksi, kan belum. Yulianis (mantan anak buah Nazaruddin) menyebutkan juga, yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa," kata dia.

Max mengaku tak terima jika ia dan kubu KLB Deli Serdang kini disebut sebagai perusak partai. Menurut dia, justru kasus Hambalanglah yang menjadi awal kejatuhan partai berlambang bintang mercy itu. Max menyinggung turunnya perolehan suara Demokrat setelah beberapa kadernya terseret kasus Hambalang. Dari 20,4 persen pada Pemilu 2004, suara Demokrat terus berkurang hingga tinggal 7 persen.

"Kenapa dia tidak bilang bahwa Hambalang perusak Demokrat, kenapa tidak bicara bahwa ada orang-orang yang menikmati uang dari Hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka," ujar Max.

Max mengatakan tak boleh ada orang yang dibiarkan menderita, sedangkan lainnya berpangku tangan dan bersenang-senang bahkan menjadi raja di Partai Demokrat. Dia pun berharap pengusutan kasus Hambalang itu dilanjutkan. "Dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan," kata dia.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan konferensi pers di Hambalang itu bentuk frustasi dan upaya menutupi rasa malu yang dilakukan pihak KLB Deli Serdang. Dia menilai Darmizal cs hendak mengalihkan isu dari rentetan kegagalan mereka untuk mendapatkan pengesahan atas hasil KLB Deli Serdang dan mengambil alih Demokrat.

"Kami mengajak publik untuk tidak terpengaruh atas upaya pengalihan isu yang dilakukan para pelaku 'begal politik'," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis, 25 Maret 2021.

Ketika namanya disebut-sebut pada 2013-2014 lalu, Ibas mengatakan informasi keterlibatan dirinya di kasus Hambalang jauh dari kebenaran. Ibas, yang ketika itu menjabat Sekretaris Jenderal Demokrat, juga menyebut informasi tersebut sangat tidak benar. Ibas mengaku tak mengenal nama para saksi yang menyebutkan namanya.

"Saya sudah sering dituduh. Penuduhnya pun sudah tervonis dan diketahui. Uang Century, Hambalang, atau apa pun itu yang berhubungan dengan kasus yang selama ini beredar, janganlah sampai hal-hal ini terus berulang, apalagi saya tidak menerima apa pun," kata Ibas pada 16 Maret 2013 lalu.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca Juga: Ibas Menjawab Tudingan Terima Duit Hambalang








Lukas Enembe Ajukan Praperadilan, KPK Nyatakan Siap Hadapi

21 jam lalu

Tersangka korupsi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Gubernur Papua (nonaktif), Lukas Enembe dan tersangka korupsi proyek pembangunan infrastruktur dari pembiayaan APBD Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Tahun 2013-2019, Bupati Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak (kiri), menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023. Dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Lukas Enembe dan perpanjangan penahanan selama 40 hari terhadap tersangka Ricky Ham Pagawak. TEMPO/Imam Sukamto
Lukas Enembe Ajukan Praperadilan, KPK Nyatakan Siap Hadapi

KPK meyakini kasus Lukas Enembe benar secara formil maupun materiil.


Ibas Demokrat Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Usai RI Batal Jadi Penyelenggara Piala Dunia U-20

2 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas membacakan ikrar kesetiaan di tangga Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang dipimpin oleh Ibas membacakan ikrar kesetiaan, tunduk, patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ibas Demokrat Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Usai RI Batal Jadi Penyelenggara Piala Dunia U-20

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyayangkan FIFA yang mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20


Anas Urbaningrum Akan Bebas Dari Lapas Sukamiskin, HMI Berencana Gelar Road to Bandung

2 hari lalu

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berdiskusi dengan penasehat hukumnya sebelum mengikuti sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Anas Urbaningrum Akan Bebas Dari Lapas Sukamiskin, HMI Berencana Gelar Road to Bandung

Sekitar 60 kader HMI akan menjemput Anas Urbaningrum di Bandung pada 10 April 2023.


Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Tak Perlu Gentar Jika Kasus Formula E Kembali Mencuat

2 hari lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Tak Perlu Gentar Jika Kasus Formula E Kembali Mencuat

Demokrat menyatakan Koalisi Perubahan untuk Perbaikan tak akan surut meskipun kasus Formula E kembali dicuatkan.


Istri Ibas Yudhoyono dan Srikandi Demokrat Bagikan 500 Paket Sembako di Depok

2 hari lalu

Ketua PIA Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Aliya Rajasa Yudhoyono didampingi kader Partai Demokrat Depok membagikan takjil di Jalan RTM, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, Kamis, 30 Maret 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Istri Ibas Yudhoyono dan Srikandi Demokrat Bagikan 500 Paket Sembako di Depok

Aliya Rajasa berharap ada anggota DPR RI Fraksi Demokrat dari Depok


Anas Urbaningrum Bebas April 2023, Apa Kasus yang Menjerat Eks Ketua Umum Partai Demokrat Ini?

2 hari lalu

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berdiskusi dengan penasehat hukumnya sebelum mengikuti sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Anas Urbaningrum Bebas April 2023, Apa Kasus yang Menjerat Eks Ketua Umum Partai Demokrat Ini?

Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang Anas Urbaningrum akan bebas pada April tahun ini. Berikut profil eks Ketua Umum Partai Demokrat ini.


NasDem-PKS Kompak, Siap Sambut Golkar Bergabung ke Koalisi Perubahan

5 hari lalu

(Dari kiri) Bendahara Umum Partai NasDem Sahroni, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Maret 2023.
NasDem-PKS Kompak, Siap Sambut Golkar Bergabung ke Koalisi Perubahan

NasDem dan PKS menyambut jika Golkar ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.


NasDem Membuka Diri Jika Golkar Merapat ke Koalisi Perubahan Untuk Persatuan

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berfoto bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2023. Pertemuan tersebut membahas posisi Partai Golkar dan Partai NasDem, serta silaturahmi lanjutan usai Golkar menyambangi NasDem. TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Membuka Diri Jika Golkar Merapat ke Koalisi Perubahan Untuk Persatuan

NasDem membuka diri jika Golkar ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan


Elektabilitas Anies Baswedan Alami Penurunan, NasDem: Ini Menjadi Cambuk Buat Kami

6 hari lalu

(Dari kiri) Bendahara Umum Partai NasDem Sahroni, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Maret 2023.
Elektabilitas Anies Baswedan Alami Penurunan, NasDem: Ini Menjadi Cambuk Buat Kami

NasDem menyatakan hasil survei yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan menurun akan menjadi bahan bagi mereka dalam melakukan evaluasi.


Ketum Parpol Lain Ingin Jadi Pendamping Anies Baswedan, Ini Kata Demokrat

6 hari lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Syafira
Ketum Parpol Lain Ingin Jadi Pendamping Anies Baswedan, Ini Kata Demokrat

Demokrat menyambut baik partai lain yang ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan dan mengusung Anies Baswedan. Asalkan tidak mengajukan syarat.