Zulkifli Hasan Singgung Demokrasi Culas: Capres-Cawapres Penantang Jadi Menteri

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan memberi sambutan saat acara HUT ke-22 PAN, di DPP PAN, Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020.  ANTARA/Galih Pradipta

    Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan memberi sambutan saat acara HUT ke-22 PAN, di DPP PAN, Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyampaikan pidato kebangsaan lewat akun Youtube dan Instagram TV pribadinya. Dalam pidato tersebut, Zulkifli menyinggung ihwal demokrasi culas dan calon presiden-calon wakil presiden Pemilu 2019 yang kemudian bergabung menjadi menteri di kabinet presiden terpilih.

    Menurutnya, hal itu membuat persaudaraan kebangsaan menjadi terganggu. "Capres dan cawapres penantang, keduanya kini menjadi menteri juga, bergabung dengan presiden yang terpilih," kata Zulkifli Hasan dalam pidatonya, dikutip Kamis, 25 Maret 2021.

    Zulkifli berpendapat penyelenggaraan demokrasi Indonesia kian meninggalkan semangat musyawarah mufakat sesuai yang diamanatkan dalam sila keempat Pancasila. Berkaca dari penyelenggaraan Pilkada 2017, 2018, dan 2020, serta Pilpres 2019, kata Zulkifli, karakter demokrasi Indonesia justru menunjukkan wajah culas dan hanya berpikir menang-menangan.

    "Pilkada 2017, 2018, Pileg dan Pilpres 2019 serta Pilkada serentak 2020 yang telah lalu telah menunjukkan kepada kita karakter demokrasi yang culas dan hanya berpikir menang-menangan," ujar dia.

    Menurut Zulkifli, politik elektoral telah berubah sedemikian rupa menjadi ajang memperebutkan kekuasaan, berebut lobi, dan pengaruh dengan agenda yang berbeda-beda. Padahal, kata dia, pesta demokrasi memerlukan ongkos yang mahal, bahkan hingga mengakibatkan jatuhnya korban dari pihak penyelenggara.

    Namun menurut Zulkifli, pesta demokrasi yang mahal itu menghasilkan pola-pola transaksional, merugikan, dan membodohi masyarakat. Dia juga menilai para elite tak peduli dengan masyarakat yang terpolarisasi secara hebat.

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menyebut tensi politik tak dikelola dengan baik. "Tidak ada berkuasa dan tidak berkuasa, semua menjadi satu. Sementara konsekuensi terbelahnya masyarakat menjadi kubu-kubu telanjur terjadi," kata Zulkifli.

    Menurut Zulkifli, kondisi perkubuan ini tak bisa dibiarkan. Dia mengatakan perlu ada rekonsoliasi nasional untuk mengembalikan keutuhan berbangsa dan bernegara. Para elite, ucapnya, harus meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tak lagi menggunakan politik identitas, politik agama, dan politik SARA untuk meraih kekuasaan.

    "Ongkos politiknya besar sekali yang harus kita tanggung," ujar Zulkifli Hasan. Mulai hari ini, lanjutnya, masyarakat harus diajak bersatu kembali menggunakan spirit sila ketiga Pancasila yakni persatuan Indonesia.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca Juga: Zulkifli Hasan: Jualan Surga dan Neraka Tak Relevan dalam Politik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.