Demokrat Kubu Moeldoko Jelaskan Alasan Gelar Jumpa Pers di Hambalang

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pengurus Demokrat kubu Moeldoko atau versi KLB melakukan jumpa media di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis, 25 Maret 2021. Lokasi itu ditunjuk dengan alasan untuk mengingatkan rakyat akan proyek mangkrak yang dibangun di zaman pemerintahan Presiden SBY.  TEMPO/M.A MURTADHO

    Para pengurus Demokrat kubu Moeldoko atau versi KLB melakukan jumpa media di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis, 25 Maret 2021. Lokasi itu ditunjuk dengan alasan untuk mengingatkan rakyat akan proyek mangkrak yang dibangun di zaman pemerintahan Presiden SBY. TEMPO/M.A MURTADHO

    TEMPO.CO, Bogor - Pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang menggelar jumpa media di Hambalang Sport Center, Citereup, Kabupaten Bogor. Juru bicara Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menjelaskan alasan mengadakan konferensi pers di Hambalang.

    Ia mengatakan ingin mengingatkan rakyat akan sebuah bangunan mangkrak yang dibangun pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. "Kita saksikan proyek pembangunan Hambalang yang sekarang hampir menjadi candi Hambalang," kata Rahmad di Hambalang, Kamis 25 Maret 2021.

    Menurut Rahmad, selain mengingatkan publik akan pembangunan yang menghabiskan banyak anggaran, kader Demokrat kubu KLB ingin memberitahukan bahwa di bukit Hambalang, SBY gagal melakukan kudeta kepada Ketua Umum Demokrat yang sah, yakni Anas Urbaningrum. 

    Rahmad menilai SBY gagal melakukan kudeta terhadap Anas melalui jalur kudeta politik. "Di sini awal sejarah Pak SBY melakukan kudeta kepada pak Anas melalui kudeta hukum yang terkesan sangat dipaksakan," ucap Rahmad.

    ADVERTISEMENT

    Lebih lanjut, Rahmad mengatakan jumpa media yang digelar ini untuk meluruskan informasi soal ditunjuknya Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB. Ia menegaskan penunjukkan Moeldoko tidak ada intervensi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    Rahmad menegaskan tudingan soal adanya intervensi Presiden Jokowi tidak mendasar. SBY bersama anaknya AHY, disebut Rahmad telah membangun narasi melalui corong-corong publikasi yang bisa menyesatkan informasi publik.

    "Mereka menuduh Pemerintahan Presiden Jokowi terlibat, Pak Moeldoko dituduh membeli Demokrat dan tuduhan lainnya. Pernyataannya itu sungguh membuat gaduh di tengah masyarakat," kata Rahmad.

    Atas keramaian itu, Rahmad mengatakan, Demokrat kubu Moeldoko meminta maaf kepada publik, khususnya kepada pemerintah. Sebab, kegaduhan tersebut mengganggu upaya pemerintah dalam melawan dan menanggulangi pandemi Covid-19. "Kami meminta maaf atas kegaduhan dan keresahan ini, sehingga hal seperti ini tidak akan terjadi lagi," tuturnya.

    Baca juga: Demokrat Kubu KLB Gelar Konpers di Hambalang, Nazaruddin Titip Salam

    M.A MURTADHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...