ILUNI UI Sebut Demokrasi Terancam, Oligarki Terjadi di Pusat dan Daerah

Sejumlah aktivis memegang cermin saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2010. Aksi dari gerakan #BersihkanIndonesia tersebut menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan membawa cermin yang memantulkan cahaya matahri ke gedung DPR sebagai simbolisasi bahwa legislator yang seharusnya mewakili rakyat telah disilaukan oleh kepentingan oligarki tambang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian mengatakan kondisi demokrasi semakin terancam. Ia mengatakan, ada berbagai bentuk oligarki kekuasaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Berbagai isu dan wacana yang timbul belakangan ini sudah mengkhawatirkan dan mengancam demokrasi yang jadi cita-cita reformasi," ujar Andre dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Maret 2021.

Hal ini, kata dia, tercermin dari adanya stigma terhadap suara yang berbeda sebagai lawan. Selain itu, wacana perubahan masa jabatan presiden dan keributan dalam partai politik yang melibatkan pihak lingkar kekuasaan, ikut menjadi ancaman demokrasi.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bivitri Susanti mengamini hal ini. Pasalnya, ia melihat saat ini hampir tidak ada pandangan yang berlawanan dengan pemerintah pusat. Kasus kongres luar biasa Partai Demokrat, kata dia jadi contoh konkret dari bacaan indeks demokrasi.

"Isunya ada dua, satu pengambil alihan partai oleh pihak luar, yang kedua benturan kepentingan. Ini conflict of interest yang nyata sekali antara ketua hasil 'KLB' dengan pemerintah," ujar Bivitri.

Ia menyebut fokus kerja DPR dan pemerintah terpecah untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung dengan kepentingan rakyat. Salah satunya, DPR dan pemerintah malah ribut dengan wacana amandemen.

Bivitri mempertanyakan implikasi hukum konkret dari wacana amandemen tersebut. Selain itu, implikasi hukum dari wacana masa jabatan presiden tiga periode juga jadi tanda tanya. Menurutnya, perubahan generasi kepemimpinan jadi terancam, serta oligarki menginginkan kekuasaannya terus menerus dipelihara.

"Bukan masalah Pak Jokowi tapi apa yang ada di sekelilingnya. Enggak ada yang omongin sebelum ini, tapi tiba-tiba elit politik yang membicarakan. Harus diperhatikan betul siapa yang membicarakannya," kata Bivitri.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, mengatakan studi dari Global State of Democracy international (IDEA), menunjukkan dua persoalan besar praktik demokrasi di Indonesia. Persoalan pertama adalah angka korupsi, dan yang kedua adalah kesetaraan gender (gender equality).

Baca juga: Demokrat Sebut Masa Jabatan Presiden 3 Periode Berpotensi Merusak Demokrasi






PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

11 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

19 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

1 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

1 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

1 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

1 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

2 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

2 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa proses demokrasi di Indonesia harus dilihat secara mendalam.