DPD Minta RUU Kepulauan dan RUU Bumdes Diselesaikan

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-undang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dalam rapat paripurna, Selasa (23/3/2021).

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui 33 rancangan Undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dalam rapat paripurna, Selasa 23 Maret 2021. Dua diantaranya adalah RUU Kepulauan dan RUU Bumdes  yang merupakan usulan DPD RI.

"Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah akhirnya kedua RUU yang diusulkan DPD RI telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU priotitas 2021. Kedua RUU tersebut berkenaan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah, jadi mendesak untuk selesai dibahas tahun ini", ujar wakil ketua DPD RI, Sultan B Najamudin dalam pernyataan tertulisnya, Rabu 24 Maret 2021.

Menurut Sultan, RUU Kepulauan dan RUU Bumdes  harus dibahas secepatnya karena ada dua isu fundamental dalam visi membangun Indonesia dari pinggir . Yaitu perlakuan khusus pembangunan pulau-pulau terluar Indonesia serta kemajuan di tingkat desa.

 Kawasan kepulauan harus mengalami percepatan pembangunan, sedangkan pemberdayaan masyarakat di kepulauan, termasuk pulau-pulau terluar, memerlukan payung hukum.

“Begitu juga RUU Bumdes yang bertujuan memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan", kata pria yang akrab disapa SBN ini.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini berpandangan, selama ini kebijakan bias kota atau pemerintah melakukan pembangunan hanya terpusat di daerah-daerah maju. Sementara kedua RUU mendorong basis desa hingga wilayah terluar di Indonesia dapat menjadi katup pengaman ekonomi.

"Desa dan kepulauan terluar adalah benteng Bangsa Indonesia. Daerah-daerah terlebih dahulu yang dipercepat pembangunannya. Jika daerah maju, keseluruhan indonesia maju. Makanya penguatan pembangunan di dua basis tersebut bisa membuat wilayah terpencil menjadi penyangga negara di sektor ekonomi, kehidupan sosial, politik serta budaya,” ujarnya.

Senator muda ini juga memperkirakan 33 RUU yang menjadi prioritas pada Prolegnas Tahun 2021 tak bisa dirampungkan karena waktu pembahasan yang tersisa delapan bulan dan dalam situasi Covid-19. “DPR RI bisa memilah dan memilih UU yang prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Termasuk RUU Kepulauan dan RUU Bumdes, “katanya.






Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

1 hari lalu

Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

Pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR diharapkan memperhatikan pentingnya RUU Daerah Kepulauan.


Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

3 hari lalu

Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

Kepala Desa Berjo, berinisial S, di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, resmi ditahan oleh Kejari Karanganyar dalam kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berjo.


Dugaan Korupsi Dana BUMDes di Karanganyar Seret Kepala Desa dan Mantan Direktur

9 hari lalu

Dugaan Korupsi Dana BUMDes di Karanganyar Seret Kepala Desa dan Mantan Direktur

Kejari Kabupaten Karanganyar mengusut kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berjo yang menyeret Kepala Desa dan mantan Direktur


Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

16 hari lalu

Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

Fahira Idris menyebutkan Gubernur Anies Baswedan telah meletakkan standar tinggi bagi penggantinya.


Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

19 hari lalu

Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

Sylviana Murni mendukung Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Bank DKI menyelenggarakan kegiatan tahunan kompetisi tarian moderen.


Mas Dhito akan Gelar Pelatihan SDM BUMDes

52 hari lalu

Mas Dhito akan Gelar Pelatihan SDM BUMDes

Pelatihan sebagai jawaban Bupati Kediri terhadap keluhan BUMDes yang sulit mengelola saat pandemi. Pelatihan rencananya berlangsung September.


Ketua MPR Dorong Optimalisasi Dana Desa

58 hari lalu

Ketua MPR Dorong Optimalisasi Dana Desa

Pengelolaan dana desa secara tepat sasaran melalui Bumdes, bisa mendorong percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrem


Seluruh Fraksi MPR dan DPD Sepakat Terima Laporan tentang PPHN

25 Juli 2022

Seluruh Fraksi MPR dan DPD Sepakat Terima Laporan tentang PPHN

Seluruh fraksi dan DPD sepakat untuk membentuk Panitia Ad Hoc yang akan menyusun rumusan-rumusan bentuk hukum dari PPHN.


Sultan Tidore Apresiasi Perkembangan IWIP

19 Juli 2022

Sultan Tidore Apresiasi Perkembangan IWIP

Ia berharap agar program Corporate Social Responsibility (CSR) PT IWIP bisa lebih ditingkatkan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.


DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

26 Mei 2022

DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

BUMDes sudah masuk dalam UU Cipta Kerja. Harus diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.