BKN Belum Serahkan SK dari 6.000 CPNS dan 7.000 PPPK, Ini Alasannya

Reporter

Kepala BKN Bima Haria Wibisana (tengah) meninjau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan ada sekitar 6.000 surat keputusan atau` SK calon pegawai negeri sipil (CPNS) angkatan 2019 yang belum diberikan.

"Ada sekitar 6.000 SK CPNS yang belum diserahkan oleh pejabat pembina kepegawaiannya kepada CPNS," kata Bima dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu, 24 Maret 2021.

Pada pengadaan CPNS formasi 2019, pemerintah membuka 150,315 formasi untuk 521 instansi baik di pusat maupun daerah. Berdasarkan data BKN, jumlah peserta lulus sebelum dilakukan optimalisasi atau lulus murni adalah 129.819.

Optimalisasi adalah langkah pemerintah untuk mengisi kekosongan formasi jabatan. Pengisian yang kosong dapat diisi peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan kualifikasi pendidikan yang masih 1 instansi dan sesuai ketentuan.

Setelah optimalisasi, kata Bima, peserta yang dinyatakan lulus 138.775 CPNS. Sehingga terdapat 11.540 formasi yang kosong pada penerimaan CPNS 2019.

Untuk formasi yang lulus itu, telah ditetapkan NIK-nya 138.600 pegawai. Namun demikian SK yang sudah diberikan kepada para CPNS itu baru 132.265. Sehingga terdapat 6.000 SK CPNS 2019 belum diberikan.

Selain CPNS, Bima mengatakan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) angkatan 2019 juga ada yang belum menerima SK sebanyak 7.000 orang. "Ini sedang kami kejar untuk mengetahui status terakhirnya," kata dia.

Menurut Bima, ada beberapa argumen yang disampaikan pejabat pembina kepegawaian terkait alasan belum menyerahkan SK PPPK 2019. Antara lain, ada yang lulus seleksi CPNS, ada yang meninggal, mengundurkan diri atau berhenti, ada yang mencapai batas usia pensiun. "Ada yang terkena hukuman disiplin dan diberhentikan dari tenaga honorer. Ada yang tidak memenuhi persyaratan," ujarnya.

FRISKI RIANA

Baca: Dosen hingga Sipir, Jabatan dengan Alokasi Kebutuhan ASN 2021 Terbanyak






Anggota DPRD Bantul Yang Ditangkap Polisi Diduga Berkaitan Jasa Makelar CPNS

1 hari lalu

Anggota DPRD Bantul Yang Ditangkap Polisi Diduga Berkaitan Jasa Makelar CPNS

Anggota DPRD yang juga menjabat Ketua Komisi D itu ditangkap paksa Polda DIY sejak Jumat, 30 September 2022.


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

3 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

3 hari lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

4 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

4 hari lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.


Fadel Muhammad Dukung Mahasiswa Jadi Entrepreneur

5 hari lalu

Fadel Muhammad Dukung Mahasiswa Jadi Entrepreneur

Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengingatkan mahasiswa tidak beramai-ramai ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)


Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

7 hari lalu

Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali meminta para CPNS yang lulus pelatihan dasar agar berani menetapkan target tinggi


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

7 hari lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

10 hari lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

10 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.