Tanpa RUU Perampasan Aset, PPATK: Pelaku Kejahatan Bisa Samarkan Hartanya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru, Dian Ediana Rae, mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Mei 2020. Dian Ediana Rae dilantik sebagai kepala PPATK menggantikan Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal dunia pada 14 Maret 2020. Masa jabatan Dian sebagai ketua PPATK akan berakhir pada 2021 atau melanjutkan sisa masa jabatan pemimpin yang digantikannya. Foto : Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru, Dian Ediana Rae, mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Mei 2020. Dian Ediana Rae dilantik sebagai kepala PPATK menggantikan Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal dunia pada 14 Maret 2020. Masa jabatan Dian sebagai ketua PPATK akan berakhir pada 2021 atau melanjutkan sisa masa jabatan pemimpin yang digantikannya. Foto : Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae meminta Komisi III DPR untuk mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Saat ini, kata dia, pemerintah sudah satu suara untuk mendukung kedua RUU tersebut.

    "Mohon dukungan agar percepat proses kedua RUU tersebut untuk kepentingan penyelamatan aset negara dan meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana ekonomi serta perkuat kinerja, integritas, dan stabilitas sistem keuangan serta perekonomian nasional," kata Dian Ediana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 24 Maret 2021.

    Dia menyakini kedua RUU tersebut bisa mengoptimalkan pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi, narkoba, perpajakan, kepabeanan, cukai, dan motif ekonomi lain. Tanpa kedua RUU tersebut, Indonesia memiliki kekosongan hukum yang sering digunakan dan dimanfaatkan para pelaku untuk menyembunyikan dan menyamarkan tindak pidana, lalu dinikmati kembali ketika selesai menjalani masa hukuman.

    Dia menilai ketiadaan efek jera bagi pelaku tindak pidana ekonomi akan memberikan contoh pada calon pelaku lainnya, dan menunjukkan bahwa kekayaan negara mudah dicuri dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri serta golongan.

    Menurut dia, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi tidak akan pernah tuntas tanpa menimbulkan efek jera kepada pelaku, dan dapat dilakukan melalui penerapan pasal-pasal pencucian uang dan pemulihan aset yang efektif. "Kedua RUU ini memang belum masuk Prolegnas Prioritas 2021, namun keduanya sudah menjadi janji Presiden Jokowi pada Nawacita 2014 dan 2019 serta RPJMN 2020-2024. Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Mensesneg, dan Menkumham sudah setuju kedua RUU tersebut," ujar Ketua PPATK ini.

    Baca: Kejagung Limpahkan 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya ke Kejari Jakpus


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada Generalized Anxiety Disorder, Gangguan Kecemasan Berlebihan

    Generalized Anxiety Disorder (GAD) adalah suatu gangguan yang menyerang psikis seseorang. Gangguannya berupa kecemasan dan khawatir yang berlebih.