Dugaan Aliran Duit Fee Bansos Covid-19, Dari Pejabat Kemensos Hingga BPK

Tersangka dari pihak swasta Harry Sidabuke (kiri) menyerahkan sepeda Brompton kepada perantara anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus, Agustri Yogasmara saat rekonstruksi perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2021. Dua sepeda tersebut diduga terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Corona. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Uang korupsi bantuan sosial atau bansos Covid-19 di Kementerian Sosial diduga mengalir ke berbagai pihak. Tak cuma pejabat di Kemensos, duit haram itu diduga juga mengalir ke lembaga pemerintah nonkementerian.

Soal aliran duit bansos itu, Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Jokow Santoso membeberkannya saat menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, 8 Maret 2021. Matheus menyebutkan bahwa pada putaran 1 penyaluran bansos yang terdiri dari 6 tahap, terkumpul duit Rp 14,7 miliar dari para vendor.  

“Dari jumlah itu, Rp 8,4 miliar saya berikan ke Pak Menteri,” kata dia saat bersaksi. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang itu adalah dua pengusaha yang didakwa menyuap Juliari, Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Selain Menteri, sumber yang mengetahui proses penyidikan ini menyebut sebanyak Rp 1 miliar diduga mengalir ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin.

Duit dalam bentuk dolar Singapura itu diberikan di ruangan Kepala Biro Umum Kemensos, Adi Wahyono. Soal tuduhan ini, Pepen saat bersaksi dalam sidang, mengatakan pernah ditawari duit, namun menolaknya.

Sumber itu menyebut Adi Wahyono juga turut menerima Rp 1 miliar. Adi adalah PPK di pengadaan bansos yang telah ditetapkan menjadi tersangka.

Dalam persidangan pada 8 Maret itu, Matheus juga membenarkan ada duit Rp 1 miliar untuk BPK. Ia mengatakan duit tersebut untuk operasional. Namun, Matheus mengaku tidak tahu duit itu untuk siapa. Jaksa sebenarnya sudah bertanya apakah benar uang tersebut untuk Achsanul Qosasih. Namun, Matheus mengaku tidak tahu.

Sumber yang mengetahui proses penyidikan kasus ini menyebut Matheus sebenarnya mengetahui siapa yang dia temui. Sumber itu menyebut Matheus menemui seseorang bernama Yonda pada Juni atau Juli 2020 di Café Tuan Rumah Lantai 1 Mall Green Pramuka pada Juni atau Juli 2020.

Yonda disebut dengan kode Medan dan diduga merupakan orang kepercayaan Achsanul. Di kafe itu, Matheus diduga menyerahkan uang Rp 1 miliar dalam bentuk Dolar AS kepada Yonda. Uang tersebut diduga berasal dari fee bansos Covid-19 putaran 1.

Dikonfirmasi soal dugaan ini, Achsanul enggan berkomentar banyak. “Saya belum bisa respon, yang pasti itu tidak benar,” kata dia lewat pesan singkat, 10 Maret 2021. 

Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras disebut juga menerima Rp 50 juta dan sepeda Brompton. Duit itu diduga dipakai untuk acara hiburan di Kemensos. Dalam persidangan, Hartono mengakui menerima sepeda dan telah mengembalikannya ke KPK. Dia mengaku pernah ditawari duit, menolaknya.

Selain itu, menurut sumber yang sama, sisa duit bansos putaran 1 juga digunakan untuk keperluan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebanyak Rp 1,2 miliar. Uang diduga dipakai untuk keperluan monitoring evaluasi, makan minum, honor, hingga pengerahan relawan.

Matheus disebut juga menyerahkan Rp 120 juta untuk pembelian ponsel Staf Khusus Mensos, Kukuh Ari Wibowo. Ia diduga juga menyerahkan duit sebanyak Rp 100 juta dalam dua tahap untuk keperluan sebuah lembaga pemerintah nonkementerian melalui Adi Wahyono. Lalu, sebanyak Rp 100 juta uang korupsi bansos Covid-19 juga digunakan untuk membeli sapi Idul Adha. Dan terakhir, sebanyak Rp 250 juta diduga mengalir ke Kepala Biro Perencanaan Kemensos Adi Karyono.

Baca juga: Sidang Korupsi Bansos Covid-19, Juliari Batubara Akui Beri Uang ke Ketua PDIP Kendal






Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

1 hari lalu

Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak memiliki kriteria khusus untuk calon Sekda DKI. Dia hanya ingin Sekda yang memahami anggaran.


Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

3 hari lalu

Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

Seleksi wawancara pansel terhadap 6 calon Sekda DKI itu dilaksanakan hari ini di Kementerian Dalam Negeri.


PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung

9 hari lalu

PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pasar Jaya klarifikasi soal temuan seribu ton beras bansos yang rusak


Pasar Jaya Sebut Penyaluran Paket Bansos DKI 2020 Sudah Rampung, tapi Ogah Rincikan Jumlahnya

10 hari lalu

Pasar Jaya Sebut Penyaluran Paket Bansos DKI 2020 Sudah Rampung, tapi Ogah Rincikan Jumlahnya

Pasar Jaya enggan merinci jumlah dan nilai paket beras bantuan sosial (bansos) Covid-19 Jakarta 2020 yang ditanganinya. Ia menegaskan telah menyelesaikan keseluruhan kewajibannya sesuai pesan Dinas Sosial.


Mensos Risma Perintahkan Kepala Daerah Tertibkan Pengemis, Begini Isinya

10 hari lalu

Mensos Risma Perintahkan Kepala Daerah Tertibkan Pengemis, Begini Isinya

Mensos Tri Rismaharini mengeluarkan Surat Edaran ditujukan kepada pemerintah daerah untuk menertibkan pengemis luring maupun daring.


Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja BPK

13 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja BPK

SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan badan pemeriksa atau Supreme Audit Institutions (SAI) negara anggota G20


DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi Bansos

13 hari lalu

DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi Bansos

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan dugaan korupsi bansos di DKI yang beredar di medsos baru sekedar menduga-duga.


Terpopuler Metro: Bansos DKI, Anggaran Alat Kesehatan Dicoret, dan Bursa Cagub DKI

15 hari lalu

Terpopuler Metro: Bansos DKI, Anggaran Alat Kesehatan Dicoret, dan Bursa Cagub DKI

Tudingan kprupsi bansos DKI pada 2020 yang muncul di Twitter menjadi berita terpopuler


Hasil Audit BPK: Pengadaan Bansos DKI 2020 Senilai Rp 3,68 Triliun, Pakai Dana BTT

15 hari lalu

Hasil Audit BPK: Pengadaan Bansos DKI 2020 Senilai Rp 3,68 Triliun, Pakai Dana BTT

Isu bansos DKI 2020 mencuat pasca muncul tudingan korupsi yang disampaikan di Twitter. Apa hasil audit BPK soal dana bansos DKI tiga tahun lalu?


Kembalikan Rp 6,97 Miliar kepada Swasta Pakai BTT, Heru Budi Mengacu ke Peraturan Mendagri

16 hari lalu

Kembalikan Rp 6,97 Miliar kepada Swasta Pakai BTT, Heru Budi Mengacu ke Peraturan Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan pembayaran pengembalian dana lelang reklame tahun anggaran 2015 kepada PT Magna Astro Prontonusa Persada sebesar Rp6,97 miliar menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).