Adu Mulut Demokrat dan Kubu KLB soal Proses di Kemenkumham

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan surat dan pernyataan dari Majelis Tinggi Partai terkait tidak sahnya penyelengaraan KLB di Deli Serdang kepada Direktur Jenderal AHU Kemenkumham Cahyo R. Muzhar di Kemenkumham, Jakarta, 8 Maret 2021. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu KLB Demokrat terus bersilang pendapat. Kali ini, kedua pihak beradu pernyataan ihwal proses pemeriksaan berkas hasil KLB yang tengah berlangsung di Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyindir belum lengkapnya berkas pendaftaran kubu KLB ke Kemenkumham. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memang mengatakan berkas pendaftaran kubu KLB belumlah lengkap.

"Berkas mereka belum lengkap, ya diminta melengkapi. Karena kita berbicara mengenai hukum maka dasarnya pun hukum," kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa, 23 Maret 2021.

Herzaky menilai langkah Kemenkumham meminta kelengkapan berkas kepada kubu KLB sudah tepat. Jika berkas tak lengkap, maka permohonan pendaftaran tersebut tak akan diproses ke tahap selanjutnya.

Namun Herzaky meyakini kubu KLB tak akan mampu melengkapi berkas pendaftaran yang dibutuhkan sesuai Undang-undang Partai Politik dan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017.

"Kami yakin mereka tidak akan mampu karena apa yang mereka lakukan di Sibolangit tidak sesuai dengan AD/ART tahun 2020. Namanya juga KLB abal-abal. Hanya tetap keputusan terakhir ada di Kemenkumham," kata Herzaky.

Juru bicara pihak KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad, mengatakan permintaan Kemenkumham terkait kelengkapan berkas itu wajar. Dia menyebut hal itu bukti bahwa pemerintah bekerja sungguh-sungguh dan serius sesuai perintah undang-undang.

Rahmad menyerang balik dengan menyebut kubu Agus Harimurti dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) grasa-grusu dan panik. Dia menyebut AD/ART Demokrat tahun 2020 dibuat di luar kongres dan menjadikan SBY penguasa tunggal di partai. Dia menyebut hal itu politik otokrasi dan otoritarian di Demokrat.

"Kami juga sangat yakin dan percaya pemerintah tak akan pernah mendukung tumbuhnya otokrasi dan otoritarian di dalam partai politik," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Maret 2021.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berkali-kali mengatakan pemerintah akan menilai berkas pendaftaran KLB Deli Serdang dengan obyektif dan berdasarkan hukum. Kemenkumham akan meneliti berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kesesuaian pelaksanaan KLB dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Yasonna mengatakan substansi yang akan dinilai ialah persyaratan KLB berdasarkan permintaan dari dua pertiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Ihwal izin Majelis Tinggi Partai Demokrat, Yasonna menyebut hal itu masih dapat diperdebatkan.

"Persyaratan dua pertiga untuk DPD, setengah DPC. Ada izin Majelis Tinggi, itu debatable lah. Tapi yang substansi itu tadi kami cek," ucap Yasonna pada Ahad lalu, 21 Maret 2021.

Menurut Yasonna Laoly, Demokrat kubu KLB Deli Serdang memiliki waktu tujuh hari untuk melengkapi berkas-berkas pendaftaran. Jika lengkap, kata dia, Kemenkumham akan memproses dokumen-dokumen pendaftaran itu. "Jika tidak (lengkap) ya kami ambil keputusan," ucap politikus PDI Perjuangan ini.

Baca juga: Marzuki Alie Cs Cabut Gugatan karena Anggap AHY Sudah Demisioner Usai KLB

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

16 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

17 jam lalu

Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

Relawan Anies, Sekretariat Kolaborasi Indonesia yakin akan ada partai susulan yang segera mendeklarasikan dukungan terhadap Anies sebagai capres


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

1 hari lalu

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

MA menolak kasasi yang diajukan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.


Partai Demokrat Ungkap Kedekatan Anies Baswedan dengan AHY

1 hari lalu

Partai Demokrat Ungkap Kedekatan Anies Baswedan dengan AHY

AHY disebut-sebut bakal disodorkan menjadi cawapres oleh Partai Demokrat untuk mendampingi Anies Baswedan.


Surya Paloh Yakin PKS dan Demokrat Bersatu Usung Anies Baswedan Capres 2024

1 hari lalu

Surya Paloh Yakin PKS dan Demokrat Bersatu Usung Anies Baswedan Capres 2024

Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengungkapkan hubungan dengan PKS dan Demokrat baik dan semakin dekat. Menurut dia Anies Baswedan yang terbaik.


NasDem Serahkan Pemilihan Cawapres kepada Anies Baswedan

1 hari lalu

NasDem Serahkan Pemilihan Cawapres kepada Anies Baswedan

Surya Paloh mengatakan akan menyerahkan pilihan cawapres kepada Anies Baswedan


Partai Demokrat Sambut Baik Anies Baswedan Jadi Capres Partai NasDem

1 hari lalu

Partai Demokrat Sambut Baik Anies Baswedan Jadi Capres Partai NasDem

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan partainya menyambut positif deklarasi Anies Baswedan menjadi capres dari Partai NasDem.


Tragedi Kanjuruhan, Ibas Minta SOP Pengamanan Sepak Bola Diperbaiki

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, Ibas Minta SOP Pengamanan Sepak Bola Diperbaiki

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menyarankan agar prosedur operasi standar pengamanan pertandingan sepak bola diperbaiki, pasca tragedi Kanjuruhan


Survei Indikator: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Konsisten Menguat

2 hari lalu

Survei Indikator: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Konsisten Menguat

Dalam simulasi 19 nama semi terbuka, Ketua Umum Partai Demokrat AHY berada di peringkat 5 dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di peringkat 7.


Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

4 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).