Draf Inpres Pembangunan Monumen Pemerintahan Darurat RI di Sumbar Rampung

Reporter

Menko Polhukam Mahfud MD berjalan meninggalkan rumah duka anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar di Kemayoran, Jakarta, Ahad, 28 Februari 2021. Ia kerap menjatuhkan vonis yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sudah merampungkan draf instruksi presiden (Inpres) tentang pembangunan Monumen Nasional Bela Negara atau Monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat. Dengan demikian, pembangunan monumen tersebut bisa segera dilanjutkan jika draf sudah disetujui presiden.

Manteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan draf Inpres telah disetujui oleh seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, serta Bappenas.

Draf Inpres selanjutnya akan diteruskan ke Sekretariat Kabinet untuk ditelaah. "Jika tidak ada masalah di Seskab, saya usul ke Presiden untuk dipresentasikan. Itu biasanya tidak lama. Jika sudah komplit akan lebih cepat,” ujar Mahfud Md lewat keterangan tertulis, Selasa, 23 Maret 2021.

Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara tertunda selama kurang lebih sembilan tahun. Dengan adanya Inpres sebagai payung hukum, diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi dapat mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Nasional PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

Mahfud berujar Monumen Nasional PDRI  sangat penting karena sebagai simbol sejarah perjuangan bangsa. Salah satu tujuan dibuatnya monumen ini adalah untuk mengingat momen perjuangan saat terjadinya kekosongan pemerintahan pada 1948-1949.

“Kalau dulu tidak ada PDRI, kira-kira Indonesia sudah bubar. Ketika Bung Karno ditangkap (Belanda), pemerintahan lumpuh. Tapi ada PDRI yang menyelamatkan membuat sambungan, sehingga pemerintahan dan negara tetap ada. Ketika Bung Karno Bung Hatta bebas, baru balik lagi pemerintahan,” ujar Mahfud.

DEWI NURITA

Baca Juga: Sjafruddin Prawiranegara Diusulkan Lagi Jadi Pahlawan Nasional






Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

5 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

YLBHI menyebut ada pelanggaran penanganan massa oleh polisi sehingga Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 129 orang.


Tragedi Kanjuruhan: Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas, Jumlah Korban Bertambah Jadi 129 Orang

5 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan: Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas, Jumlah Korban Bertambah Jadi 129 Orang

Presiden Jokowi mengatakan jumlah korban tragedi Kanjuruhan bertambah menjadi 129 orang.


129 Tewas dalam Tragedi Arema vs Persebaya, Mahfud MD Ungkap Penyebab Kematian Massal

6 jam lalu

129 Tewas dalam Tragedi Arema vs Persebaya, Mahfud MD Ungkap Penyebab Kematian Massal

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, bukan bentrok antara suporter Persebaya dan Arema FC.


Mahfud Md Bicara Soal Tragedi Kanjuruhan, Ada Dugaan Kesalahan Panpel

6 jam lalu

Mahfud Md Bicara Soal Tragedi Kanjuruhan, Ada Dugaan Kesalahan Panpel

Mmahfud Md menduga ada kesalahan panpel dalam tragedi Kanjuruhan.


Mahfud Md dan 8 Mantan Hakim Konstitusi Berkumpul Bahas Pencopotan Aswanto

23 jam lalu

Mahfud Md dan 8 Mantan Hakim Konstitusi Berkumpul Bahas Pencopotan Aswanto

Jimly mengatakan Mahfud Md selaku Menko dan mantan Ketua MK telah mendengar semua kesimpulan dari para mantan hakim.


Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

1 hari lalu

Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

Mahfud Md mengatakan tujuan mekanisme itu agar tidak terjadi kejutan pergantian hakim MK, seperti pada kasus Aswanto.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

1 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

4 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

4 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati