Ketua DPD RI: Impor Beras Bukan Solusi

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat panen raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Selasa (23/3/2021).

SUMBA BARAT DAYA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan impor untuk memenuhi komoditas beras bukanlah solusi. Apalagi, petani di sejumlah daerah memasuki masa panen.

LaNyalla yang hadir bersama Senator NTT Asyera RA Wundalero dan Senator Lampung Bustami Zainudin, menyampaikan hal tersebut di lokasi Panen Raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya (SBD), Selasa 23 Maret 2021.

Panen Raya padi varietas Nutri Zinc, itu dihadiri Bupati dan Wakil Bupati SBD dan Ketua Yayasan Kalakioma Julius Bobo selaku pengembang varietas serta Pimpinan Forkompinda hingga camat se Kabupaten SBD dan kepala desa se-Kecamatan Weekelosawa.

Senator asal Jawa Timur itu mendukung langkah Bulog yang menjelaskan langsung kepada Presiden Joko Widodo tentang kondisi terkini stok beras nasional di gudang Bulog. 

"Masalah kita bukan kekurangan beras. Karena cadangan beras di gudang-gudang Bulog masih mencukupi. Masalah kita adalah belum sukses mengatur dan memfasilitasi proses distribusi beras dengan supply chain management yang baik. Sehingga harga gabah di sejumlah sentra padi anjlok," ujarnya. 

Menurut LaNyalla, masalah ini harus dilihat dari kebijakan pemerintah terkait tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pertanian.  "Kebijakan tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pangan sangat luas. Mulai dari filosofi dasar dan cara pandang pemerintah terhadap petani. Mau ditempatkan sebagai subjek atau objek? Karena ini sangat menentukan nasib petani," katanya. 

 LaNyalla juga menilai dibutuhkan dukungan data yang konkret dari ketersediaan dan kebutuhan komoditas itu. Juga data mengenai supply dan demand, termasuk rantai distribusi komoditas tersebut. 

"Di sini kita bicara supply chain management. Bagaimana memindahkan atau mendistribusikan hasil komoditas ke daerah atau wilayah yang membutuhkan. Sehingga, untuk mengatasi kelangkaan komoditas di wilayah non-penghasil, bukan dijawab dengan kebijakan impor," ujarnya. 

Karena itu, LaNyalla menegaskan sangat diperlukan kebijakan yang tepat sasaran untuk menurunkan biaya pokok produksi di tingkat petani. Termasuk program pemerintah melalui program food estate. 

"Karena,  hasil akhir yang ingin dituju adalah ketercukupan cadangan pangan, atau ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi isu strategis dunia. Apalagi Badan Pangan Dunia, FAO, sudah memberikan warning adanya potensi krisis pangan global sebagai dampak pandemi Covid-19," katanya. 

Pemerintah di 2021, menaikkan anggaran ketahanan pangan sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya dari Rp 80 triliun di 2020, menjadi Rp 104 triliun.(*)






Pedagang Ini Sebut 90 Persen Beras di Batam Hasil Selundupan Impor: Ngeri-ngeri Sedap

3 hari lalu

Pedagang Ini Sebut 90 Persen Beras di Batam Hasil Selundupan Impor: Ngeri-ngeri Sedap

Salah satu pedagang beras di pasar induk Cipinang menyatakan mayoritas beras yang beredar di Batam adalah selundupan impor dari Vietnam.


Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

7 hari lalu

Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

Pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR diharapkan memperhatikan pentingnya RUU Daerah Kepulauan.


Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

22 hari lalu

Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

Fahira Idris menyebutkan Gubernur Anies Baswedan telah meletakkan standar tinggi bagi penggantinya.


Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

26 hari lalu

Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

Sylviana Murni mendukung Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Bank DKI menyelenggarakan kegiatan tahunan kompetisi tarian moderen.


ID Food dan Kementerian Pertanian Bahas Rencana Ekspor Beras ke Cina

45 hari lalu

ID Food dan Kementerian Pertanian Bahas Rencana Ekspor Beras ke Cina

ID Food rencananya akan menembus pasar Cina untuk ekspor beras.


Beras Khas RI Sangat Potensial Diekspor, tapi Bulog Sebut Ada Sejumlah Tantangan

48 hari lalu

Beras Khas RI Sangat Potensial Diekspor, tapi Bulog Sebut Ada Sejumlah Tantangan

Peluang ekspor semakin besar lantaran Indonesia memiliki jenis beras berbeda dibandingkan negara produsen beras lainnya. Tapi ada sejumlah tantangan.


Presiden Jokowi Terima Penghargaan Internasional atas Swasembada Beras, Kementan: Stok 10 Juta Ton Lebih

52 hari lalu

Presiden Jokowi Terima Penghargaan Internasional atas Swasembada Beras, Kementan: Stok 10 Juta Ton Lebih

Presiden Jokowi menerima penghargaan karena mampu membuat Indonesia kembali mengalami swasembada beras.


Jokowi Klaim RI Tak Lagi Impor Beras tapi BPS Masih Mencatat, Ini Penjelasannya

52 hari lalu

Jokowi Klaim RI Tak Lagi Impor Beras tapi BPS Masih Mencatat, Ini Penjelasannya

Persoalan data impor beras kembali mencuat setelah Presiden Jokowi mengatakan Indonesia sudah tidak lagi pernah impor beras sejak 3 tahun terakhir.


Raih Penghargaan International Rice Research, Jokowi Klaim Produksi Beras Tahun Ini 10,2 Juta Ton

53 hari lalu

Raih Penghargaan International Rice Research, Jokowi Klaim Produksi Beras Tahun Ini 10,2 Juta Ton

Jokowi menjelaskan, terjaganya stok beras di Tanah Air merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur penyokong pertanian sejak tahun 2015.


Seluruh Fraksi MPR dan DPD Sepakat Terima Laporan tentang PPHN

25 Juli 2022

Seluruh Fraksi MPR dan DPD Sepakat Terima Laporan tentang PPHN

Seluruh fraksi dan DPD sepakat untuk membentuk Panitia Ad Hoc yang akan menyusun rumusan-rumusan bentuk hukum dari PPHN.