KontraS Bentuk Posko Pemantauan Bersama Perihal Virtual Police

Reporter

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS 2020-2023 yang menjadi Dewan Juri Udin Award. Foto: KontraS.org

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menginisiasi pembentukan posko pemantauan bersama Virtual Police. Melalui posko ini, KontraS akan menghimpun data yang selanjutnya akan digunakan menjadi ukuran, konten, atau unggahan apa saja yang mendapat teguran dari Virtual Police.

"Pos pemantauan ini berupa form yang dapat diisi oleh publik yang mendapat peringatan oleh Virtual Police di dunia maya. Pos pemantauan ini dapat diakses melalui tautan berikut: Bit.ly/dmninuninu," ujar Koordinator Badan Pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti lewat keterangan tertulis, Selasa, 23 Maret 2021.

Fatia menjelaskan, posko ini dibentuk menanggapi situasi kebebasan sipil dengan dibentuknya Virtual Police melalui Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. 

Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa Virtual Police bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Virtual Police juga dibuat dalam rangka merespon maraknya penggunaan delik-delik dalam UU ITE.

Akan tetapi, kata Fatia, pembentukan virtual police ini berseberangan dengan ucapan Presiden Joko Widodo yang membuka peluang UU ITE untuk direvisi karena tidak dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pasalnya, lanjut dia, sejak pertama beroperasi pada 24 Februari 2021, Virtual Police telah mengirimkan peringatan kepada beberapa akun pribadi lewat Direct Message pada platform Twitter, Facebook, Instagram, Youtube dan WhatsApp. Tercatat, per tanggal 18 Maret 2021 sudah sebanyak 148 akun media sosial yang berhasil terjaring operasi pemantauan yang dilakukan.

Baca: LP3ES: Virtual Police Menciptakan Persepsi Ancaman

"Aktivitas pemantauan melalui Virtual Police di dunia digital tersebut berimplikasi pada menyusutnya kebebasan di ruang-ruang sipil. Penindakan yang dilakukan oleh Virtual Police dalam beberapa waktu ini tidak mempunyai parameter yang terukur," ujar Fatia.

Hal problematis lain dalam aktivitas Virtual Police juga muncul dari segi regulasi. Surat Edaran SE/2/11/2021 hanya meregulasi pembentukannya saja, namun dalam kaitannya dengan prosedural penindakan oleh Virtual Police dari mulai pemantauan hingga peringatan tidak berdasar alas hukum yang jelas.

"Muatan peringatan yang disampaikan Virtual Police juga seperti layaknya putusan pengadilan. Individu yang ditegur, dianggap telah memenuhi unsur-unsur pasal dan berpotensi melanggar UU ITE," ujarnya.

Padahal, lanjut Fatia, upaya verifikasinya pun hanya dilakukan dengan ahli yang ditunjuk oleh pihak Kepolisian. Sedangkan, alat uji terpenuhinya suatu unsur delik tidak dapat hanya didasarkan pada proses demikian yang sifatnya sangat subjektif dan tanpa adanya pembuktian. Kekosongan pengaturan ini dinilai berimplikasi pada tindakan subjektif, sewenang-wenang, hingga abuse of power dalam penindakannya.

Di sisi lain, kondisi kebebasan sipil semakin menyusut. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3 yang merupakan angka terendah diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Keberadaan Virtual Police dinilai menjadi kontradiktif ketika publik memiliki kekhawatiran dalam berekspresi, baik melalui aksi massa maupun di internet. 

DEWI NURITA






KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

4 menit lalu

KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

KontraS menyatakan setidaknya ada empat argumentasi mengapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan.


Bukan Hanya Regulasi FIFA, Penggunaan Gas Air Mata Sangat Tak Dibenarkan Amnesty International

1 jam lalu

Bukan Hanya Regulasi FIFA, Penggunaan Gas Air Mata Sangat Tak Dibenarkan Amnesty International

Selain melanggar regulasi FIFA, penggunaan gas air mata sangat tidak dibenarkan oleh Amnesty Internasional.


AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

1 hari lalu

AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

Aji mendesak agar kasus peretasan dan serangan terhadap media Narasi diusut tuntas untuk memberi efek jera kepada pelaku.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

4 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


23 Tahun Tragedi Semanggi II: Nasi Bungkus Terakhir Mahasiswa UI Yap Yun Hap

7 hari lalu

23 Tahun Tragedi Semanggi II: Nasi Bungkus Terakhir Mahasiswa UI Yap Yun Hap

Yap Yun Hap adalah salah seorang korban penembakan pada 24 September 1999 dalam Tragedi Semanggi. Siapa pembunuh Yun Hap belum terungkap.


KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

8 hari lalu

KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

Pendamping keluarga korban mutilasi Michael Himan mengatakan ia berharap negara melalui LPSK memberikan bantuan terhadap keluarga


Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

8 hari lalu

Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

Gudang yang menjadi lokasi perencanaan pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua diduga juga berfungsi sebagai lokasi penimbunan BBM jenis Solar.


Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

8 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.


Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

8 hari lalu

Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

Tim khusus masih mencari sosok di balik hacker Bjorka. Koordinasi dengan lembaga di luar negeri pun akan dilakukan.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

9 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.