Survei: Isu Pelengseran AHY Dongkrak Elektabilitas Demokrat, PDIP Jeblok

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. AHY mengaku sudah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapat konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran informasi yang diterimanya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. AHY mengaku sudah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapat konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran informasi yang diterimanya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat mengalami kenaikan, adapun PDIP justru menurun. "Elektabilitas PDIP jeblok, sebaliknya Demokrat yang melesat, begitu pula dengan PKS dan PSI elektabilitasnya bergerak naik dalam 4 bulan terakhir," kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK, dalam siaran persnya, Senin 22 Maret 2021.

    Dalam hasil survei pada tanggal 5—15 Maret 2021 menunjukkan elektabilitas partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mencapai 23,9 persen. "Elektabilitas PDIP menurun dibandingkan survei sebelumnya yang mencapai 30,4 persen pada bulan November 2020," kata Okta.

    Sementara itu, elektabilitas partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencapai 7,3 persen. Hal itu mengalami kenaikan dibandingkan survei sebelumnya yang mencapai 3,5 persen. Kenaikan elektabilitas Partai Demokrat beriringan dengan kenaikan elektabilitas AHY sebagai ketua umum partai dari sebelumnya 1,9 persen (November 2020), kini mencapai 6,3 persen.

    Lonjakan elektabilitas AHY tidak bisa dilepaskan dari upaya sejumlah kalangan yang melibatkan pihak Istana untuk melengserkan kepemimpinannya. "Partai Demokrat yang notabene partai oposisi menjadi incaran untuk dijinakkan dan ditarik masuk ke dalam koalisi pemerintahan yang sudah sangat gemuk," kata Okta.

    KLB yang terkesan sangat dipaksakan dan memilih Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum yang bukan kader Demokrat, kata dia, mengundang simpati dari masyarakat. "Figur AHY yang terzalimi mengingatkan saat ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) naik ke panggung kekuasaan pada tahun 2004," kata Okta.

    Kendati PDIP mengalami penurunan, elektabilitas PDIP tetap berada di posisi teratas.

    "Dengan elektabilitas yang masih tinggi, PDIP berpeluang menang lagi pada Pemilu 2024. Namun, Demokrat bisa menjadi tantangan bagi PDIP," katanya.

    Survei CPCS juga mencatat elektabilitas PDIP selama 1 tahun selalu menurun. Pada survei bulan Maret 2020 elektabilitas PDIP mencapai 31,7 persen, turun menjadi 29,2 persen (Juli 2020) dan 30,4 persen (November 2020), sekarang turun lagi menjadi 23,9 persen.

    Demokrat dari 4,6 persen (Maret 2020) turun menjadi 3,8 persen (Juli 2020) dan 3,5 persen (November 2020), kini melejit menjadi 7,3 persen.

    Selain Demokrat, lanjut Okta, PKS, PSI, dan Partai Ummat yang dipimpin oleh Amien Rais juga mengalami kenaikan.

    PKS dari 6,7 persen (Maret 2020) turun menjadi 5,7 persen (Juli 2020) dan 5,5 persen (November 2020), naik lagi menjadi 6,4 persen. PSI dari 2,8 persen (Maret 2020) naik menjadi 4,1 persen (Juli 2020) dan 4,3 persen (November 2020), terus naik menjadi 4,5 persen. Ummat memulai debut dengan 0,1 persen (November 2020) kini mencapai 1,5 persen, melampaui PAN (1,1 persen).

    Survei yang menunjukkan ada tren kenaikan elektablitas Demokrat ini dilakukan pada tanggal 5—15 Maret 2021 dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Baca: Mantan Ketua DPC Demokrat Halmahera Utara Gugat AHY Rp 5 Miliar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.