Juliari Batubara Bantah Pungut Fee Rp 10 Ribu dari Paket Bansos Covid-19

Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara memberikan kesaksian saat sidang yang berlangsung secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Sosial Juliari Batubara membantah memerintahkan bawahannya untuk menyunat anggaran sembako bantuan sosial Covid-19 sebanyak Rp 10 ribu tiap paket. 

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Senin, 22 Maret 2021, Juliari juga membantah memilih vendor.

Awalnya, Jaksa KPK Nur Azis menanyakan apakah Juliari pernah memanggil pejabat pembuat komitmen Kemensos Adi Wahyono.

"Apakah saksi kemudian secara pribadi ngomong terkait permintaan saudara untuk mengumpulkan fee Rp10 ribu per paket?" tanya jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 22 Maret 2021.

"Tidak pernah," jawab Juliari yang bersaksi secara virtual singkat.

Selain itu, Juliari juga membantah memilih vendor yang mengerjakan paket bansos. Dia mengatakan kerap dihubungi oleh para pengusaha menitipkan perusahaannya. Namun, Juliari mengatakan selalu mengarahkan mereka untuk mengajukan secara resmi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Juliari Batubara, Adi Wahyono, dan Matheus Joko Santoso menjadi tersangka korupsi bansos Covid-19. KPK menduga Juliari memerintahkan bawahannya untuk menyunat Rp 10 ribu dari para vendor dari setiap paket bansos sembako yang didapatkan. Dua penyuap di antaranya adalah Harry dan Ardian. KPK menyangka keduanya memberikan duit miliaran rupiah kepada Juliari dkk untuk mendapatkan jatah bansos.

Baca juga: Begini Juliari Batubara Diduga Membagi Jatah Paket Bansos






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

7 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

13 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

15 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Selain Uang dan Sembako, Mensos Siapkan Layanan Psikolog untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

Selain Uang dan Sembako, Mensos Siapkan Layanan Psikolog untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyalurkan santunan berupa uang Rp15 juta per korban dan paket sembako pada 125 ahli waris tragedi Kanjuruhan


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak