Kata Puan Maharani Partai Bertanggung Jawab Pastikan Kader Junjung Etika Politik

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) membacakan surat presiden tentang calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021. Sebelum pengumuman ini, nama Listyo memang telah santer disebut-sebut sebagai calon pemimpin Korps Bhayangkara. ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan etika politik penting dalam seluruh aktivitas politik di Indonesia. Puan pun mengatakan, setiap partai politik memegang tanggung jawab besar demi memastikan kader-kadernya mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas.

"Pemikiran dan perilaku dari para anggota Dewan menjadi cerminan dari proses kaderisasi partai politik yang berjalan di Indonesia," kata Puan dalam acara Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Senin, 22 Maret 2021.

Puan mengatakan setiap kader partai politik seharusnya sudah dibekali dan melalui proses internalisasi etika politik. Sehingga, kata dia, penerapan etika politik, etika berbangsa, dan bernegara menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas sebagai pejabat publik.

Puan mengatakan penerapan etika politik oleh setiap anggota DPR pun akan turut mempengaruhi tingkat kepercayaan dari masyarakat. "Ketika trust (kepercayaan) itu terbangun, maka insya Allah citra dan wibawa parlemen turut meningkat di benak masyarakat," ujar dia.

Meski begitu, Puan mengatakan peningkatan citra parlemen tidak dapat terjadi secara otomatis. Dia lantas mengingatkan seluruh anggota Dewan untuk mematuhi kode etik yang berisi norma-norma selama menjalankan tugas, untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.

Di DPR, lanjut politikus PDIP ini, penegakan kode etik dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun Puan mengimbuhkan, MKD perlu bekerja sama dengan berbagai elemen dalam ekosistem politik, termasuk partai politik.

Puan pun berharap seminar bertema "Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik" itu dapat menguatkan komitmen dan gotong royong anggota DPR dalam menerapkan etika politik.

"Agar setiap pejabat publik di Indonesia beretika dalam menjalankan tugasnya, serta selalu mengedepankan kepentingan rakyat, negara, dan bangsa," ucap Puan Maharani.






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

2 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Sepelekan Korban Banjir

6 jam lalu

Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Sepelekan Korban Banjir

Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menyatakan Anies Baswedan menyepelekan korban banjir dengan mengatakan indikator utama adalah tak ada korban jiwa.


Puan Tutup P20 Summit, Semua Parlemen Komitmen Atasi Persoalan Global

6 jam lalu

Puan Tutup P20 Summit, Semua Parlemen Komitmen Atasi Persoalan Global

Ada delapan poin hasil kesepakatan P20 yang dituangkan dalam Chair's Summary.


Anies Baswedan Beri Bantuan Keuangan Hibah untuk 10 Parpol, PDIP Dapat Rp 6,6 Miliar

22 jam lalu

Anies Baswedan Beri Bantuan Keuangan Hibah untuk 10 Parpol, PDIP Dapat Rp 6,6 Miliar

Anies Baswedan berharap dana hibah parpol ini bisa dimanfaatkan untuk membuat kesadaran proses politik warga Jakarta.


Naikkan Dana Hibah Partai Politik, Anies Baswedan: Beban Partai Diambil Negara

1 hari lalu

Naikkan Dana Hibah Partai Politik, Anies Baswedan: Beban Partai Diambil Negara

Dana hibah untuk 10 partai politik di DPRD DKI Jakarta naik secara bertahap di masa kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


Puan Bertemu Ketua Parlemen Rusia Bahas Ragam Isu

1 hari lalu

Puan Bertemu Ketua Parlemen Rusia Bahas Ragam Isu

Puan kedepankan diplomasi tentang upaya perdamaian Rusia dan Ukraina serta dukungan Rusia terhadap pembangunan IKN Nusantara.


Bertemu Pimpinan UEA dan Australia, Puan Apresiasi Dukungan untuk IKN

1 hari lalu

Bertemu Pimpinan UEA dan Australia, Puan Apresiasi Dukungan untuk IKN

UEA dan Australia menggelontorkan investasi untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.