Jaksa Buka Sadapan Tersangka dan Ajudan Juliari Batubara soal Titipan Uang Saku

Reporter

Editor

Amirullah

Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 29 Januari 2021. Juliari Peter Batubara, diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi kasus menerima atau memberi suap sebesar Rp.14,5 miliar terkait Bantuan Sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membuka sadapan antara tersangka kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 Adi Wahyono dan ajudan Menteri Sosial Juliari Batubara, Eko Budi Santoso dalam sidang. Sadapan diduga membicarakan soal titipan duit.

"Saya hanya mau konfirmasi terkait titipan dari Adi Wahyono, mungkin saksi pernah mendengar pembicaraan ini," kata Jaksa KPK, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Duduk terdakwa dalam sidang dua pengusaha yang didakwa menyuap Juliari, Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Berikut adalah isi sadapan tersebut.

Adi: Mas Eko, besok jadwal pesawatnya jam berapa?
Eko: Tadi kan saya nanya, setengah 8 posisi sudah ada di airport. Kalau ada perubahan nanti saya info pak?
Adi: enggak, nanti barangnya yang bawa Mas Eko aja ya? nanti diperiksa nanti.
Eko: apa itu?
Adi: Ya ada uang saku, langsung dibawa ke semarang dan...
Eko: aman udah ntar kita bawa
Adi: situ yang bawa?
Eko: aman aman aman. Langsung tempat masuk pengecekan
Adi: tempat masuk pengecekan? Situ emang bisa masuk langsung?
Eko: Udah nanti urusan saya
Adi: Yaudah kalo gitu. Besok ya jam 7.30, jam 7 sudah disana lah
Eko: Siap, siap

"Betul itu suara saya, yang tadi saya jelaskan kan seperti itu. Makanya saya tanyakan itu titipan apa? Karena memang saya tidak tau," kata Adi dalam sidang.

"Bentuknya seperti apa?" tanya jaksa.

"Saya tidak tau, karena kan belum saya pegang," kata Adi.

Dalam perkara ini, KPK mendakwa Harry dan Ardian menyuap Juliari supaya dipilih menjadi penyedia paket bansos Covid-19. Harry didakwa menyuap sebanyak Rp 1,28 miliar dan mendapatkan jatah 1,5 juta paket bansos. Sementara Ardian didakwa mendapatkan Rp 115 ribu paket bansos.

Dalam dakwaan, KPK juga menyebut Juliari Batubara memerintahkan bawahannya menarik komitmen fee sebanyak Rp 10 ribu per paket bansos. Selain komitmen fee, Juliari juga diduga meminta bawahannya menarik duit operasional dari pengusaha yang mendapatkan jatah






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

9 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

11 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

12 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

13 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

14 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

16 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

19 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

23 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.