BNPT Kaji Kemungkinan Kategorikan KKB Papua Jaringan Terorisme

Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Boy Rafli Amar seusai acara pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Mei 2020. Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol. Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT menggantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Suhardi Alius yang dimutasi menjadi analis kebijakan utama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Foto : Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan lembaganya tengah mengkaji opsi mengkategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua atau Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) sebagai jaringan terorisme. Boy mengklaim BNPT tengah melakukan serangkaian diskusi membahas hal ini.

"Berkaitan dengan masalah nomenklatur KKB untuk kemungkinannya apakah ini bisa dikategorikan sebagai organisasi terorisme," kata Boy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 22 Maret 2021.

Boy menyebut KKB telah melakukan kejahatan-kejahatan yang dianggap layak dikategorikan atau disejajarkan dengan aksi teror. Sebab kata dia, KKB menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, dan menimbulkan efek ketakutan yang luas di masyarakat.

"Kondisi riil di lapangan sebenarnya dapat dikatakan telah melakukan aksi-aksi teror," ujar dia.

Menurut Boy, BNPT berdiskusi dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Dia mengklaim BNPT juga bakal mengundang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan anggota Dewan.

Jika telah ada kesepakatan hasil diskusi, kata dia, BNPT pun bakal memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo agar KKB atau TPN-OPM dikategorikan sebagai organisasi terlarang. Boy beralasan KKB telah merenggut nyawa aparatur negara dan masyarakat sipil.

Boy berpendapat, pelaku KKB bahkan bisa dikenai pasal-pasal tindak pidana terorisme. Dari sisi pemahaman global, dia melanjutkan, terorisme adalah musuh bersama atau common enemy yang harus diperangi. "Karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ini juga menimbulkan efek ketakutan yang meluas kepada masyarakat kita," ucapnya.

Kendati begitu, Boy mengatakan hal ini masih dalam pembahasan. Dia berujar BNPT sedang mempromosikan diskusi-diskusi itu agar masyarakat lebih terbuka dan obyektif.

"Kami sedang melakukan proses-proses diskusi dan setelah adanya semacam kesepakatan kami akan mengusulkan perubahan atau mengkategorikan apa yang dilakukan KKB ini sebagai perbuatan teror dan layak untuk dinyatakan sebagai organisasi yang dilarang," kata Boy.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mencatat, selama 2010-2018 terjadi 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dan Papua Barat, dengan total 95 korban. Amnesty juga mencatat bahwa hanya enam dari 45 kasus yang diduga melibatkan oknum polisi yang diselesaikan melalui mekanisme akuntabilitas internal Kepolisian dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat.

Sementara hanya enam dari 34 kasus yang diduga melibatkan anggota TNI diadili dalam pengadilan militer. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan tidak ada satupun dari 69 kasus yang terjadi di Papua yang dibawa ke pengadilan sipil.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA






Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

8 jam lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

12 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Paulus Waterpauw Minta Aparat Tangkap Anggota KKB yang Diduga Serang Warga di Trans Papua

14 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Aparat Tangkap Anggota KKB yang Diduga Serang Warga di Trans Papua

Paulus Waterpauw meminta TNI dan Polri mengambil langkah cepat untuk mengevakuasi korban dan menangkap anggota KKB yang diduga pelaku penyerangan


KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

15 jam lalu

KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

TNI dan Polri masih mencari jasad empat warga sipil korban terduga serangan oleh KKB kepada 12 pekerja jalan Trans-Papua


4 Pelaku Perampokan Toko Emas Gondol 600 Gram Emas, Polisi Selidiki Kaitan dengan Terorisme

16 jam lalu

4 Pelaku Perampokan Toko Emas Gondol 600 Gram Emas, Polisi Selidiki Kaitan dengan Terorisme

Empat pelaku perampokan toko emas di Tangerang Selatan sudah ditangkap.


Polisi Dalami Video Pembunuhan 4 Pekerja Jalan di Papua Barat

18 jam lalu

Polisi Dalami Video Pembunuhan 4 Pekerja Jalan di Papua Barat

Pembunuhan terhadap pekerja jalan transpenghubung Kabupaten Bintuni dan Maybrat itu terjadi pada Kamis kemarin.


Ada Serangan KKB di Jalan Trans- Papua Barat, Paulus Waterpauw: Saya Kutuk Kebiadaban Itu

18 jam lalu

Ada Serangan KKB di Jalan Trans- Papua Barat, Paulus Waterpauw: Saya Kutuk Kebiadaban Itu

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengutuk keras kebiadaban KKB yang melakukan serangan terhadap warga sipil di jalan Trans-Papua Barat.


Polda Sulteng Pastikan Buronan Kelompok MIT Tewas adalah Askar

20 jam lalu

Polda Sulteng Pastikan Buronan Kelompok MIT Tewas adalah Askar

Anggota MIT itu tewas dalam baku tembak dengan Satgas Madago Raya pada Kamis, 29 September 2022.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

1 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

1 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.