Bolos Kerja Berbulan-bulan, 280 ASN Pemkab Mimika Terancam Kena Pecat

Reporter

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan sebanyak 280 aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Mimika, Provinsi Papua sering bolos kerja. Menurut dia, ada pegawai yang tidak datang ke kantor selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. 

"Ada 280 ASN yang tidak pernah masuk kantor bertahun-tahun, tapi tetap menerima gaji dan tunjangan. Saya sudah perintahkan Sekda untuk segera memanggil mereka," ujar Eltinus mengutip Antara, Ahad, 21 Maret 2021. 

Ia menegaskan bila sampai tiga kali pemanggilan tidak datang maka terpaksa akan dipecat atau diberhentikan. Bupati menilai langkah itu sebagai bentuk pembelajaran kepada semua ASN.

"Jangan seenaknya tidur-tiduran di rumah, lalu tiap bulan terima gaji enak-enak tanpa bekerja," tutur Eltinus. Ia menyatakan informasi soal 280 ASN yang malas atau bolos kerja namun tetap menerima gaji dan tunjangan baru diketahui setelah dilakukan validasi data ASN di Pemkab Mimika.

Sekda Mimika Michael Gomar menyatakan akan menindaklanjuti surat resmi ke 280 ASN malas tersebut. Berdasarkan PP No 53 Tahun 2010, lanjutnya, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan kepada oknum ASN yang dianggap melanggar disiplin, yaitu penyampaian lisan agar menghadap ke atasan.

Bila tak ditanggapi maka akan diikuti dengan tiga tahap pemanggilan berikutnya. "Jika sampai tiga kali pemanggilan tidak ada konfirmasi dan kooperatif maka Bupati Mimika berhak membuat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat," tutur Michael.

Dari hasil validasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah serta Badan Kepegawaian dan SDM Kabupaten Mimika, 280 ASN itu ada yang menduduki jabatan eselon III, eselon IV. Mereka tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah distrik maupun kelurahan.

Michael meminta para ASN agar kembali bekerja karena statusnya hingga kini masih pegawai di Pemkab Mimika. Langkah yang ditempuh Pemkab Mimika terhadap 280 ASN yang bolos kerja itu ialah menghentikan sementara pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

Baca juga: Mendagri akan Potong Tunjangan ASN Bolos Kerja Usai Libur Lebaran

 






Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

7 jam lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

21 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

1 hari lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

1 hari lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

2 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

2 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

3 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

3 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

4 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.