Amnesty International Minta Pemerintah Akhiri Diskriminasi Rasial di Papua

Reporter

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, saat di acara bedah visi-misi capres - cawapres dalam bidang Hak Asasi Manusia di gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. Tempo/Ryan Dwiky Anggriawan

TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia meminta mengakhiri praktik diskriminasi rasial terhadap orang Papua. Mereka mengatakan potensi rasisme institusional yang terjadi terhadap orang Papua selama berpuluh-puluh tahun masih terus berlanjut sampai sekarang.

"Ini tercermin dengan masih banyaknya kasus pembunuhan di luar hukum di Papua dan Papua Barat yang belum memiliki skema akuntabilitas yang jelas," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam rangka memperingati Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial Sedunia yang jatuh pada 21 Maret.

Usman mengatakan belum genap tiga bulan pertama di 2021, setidaknya telah ada tiga kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan yang berakibat pada kematian lima warga sipil di Papua. Bahkan sampai sekarang, ia menyebut belum ada investigasi terhadap tiga kasus tersebut.

Pemerintah, kata Usman, seharusnya menunjukkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Termasuk bagi masyarakat Papua dengan memastikan proses penyelidikan seluruh kasus pembunuhan di luar hukum di Papua dilakukan dengan segera, efektif, independen, imparsial, dan terbuka.

"Tidak hanya itu, proses penyelidikan dan penuntutan tidak hanya terbatas pada para pelaku di lapangan namun juga diarahkan pada kemungkinan keterlibatan para pemberi perintah, apapun pangkatnya," kata Usman.

Usman mengatakan dari data Amnesty International, selama 2010-2018 terjadi setidaknya 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dan Papua Barat. Secara keseluruhan 95 korban. Amnesty juga mencatat bahwa hanya enam dari 45 kasus yang diduga melibatkan oknum polisi yang diselesaikan melalui mekanisme akuntabilitas internal kepolisian dan kemudian hasilnya diumumkan ke masyarakat.

Sementara hanya enam dari 34 kasus yang diduga melibatkan anggota TNI diadili dalam pengadilan militer. Usman mengatakan tidak ada satupun dari 69 kasus yang terjadi di Papua yang dibawa ke pengadilan sipil.

Baca juga: Keuskupan Cerita Kronologis Dugaan TNI Tembak 3 Warga Papua






Bukan Hanya Regulasi FIFA, Penggunaan Gas Air Mata Sangat Tak Dibenarkan Amnesty International

1 jam lalu

Bukan Hanya Regulasi FIFA, Penggunaan Gas Air Mata Sangat Tak Dibenarkan Amnesty International

Selain melanggar regulasi FIFA, penggunaan gas air mata sangat tidak dibenarkan oleh Amnesty Internasional.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

1 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

1 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

1 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Apa Saja Perubahan Syarat Anggota TNI Terbaru dari Panglima TNI Andika Perkasa?

2 hari lalu

Apa Saja Perubahan Syarat Anggota TNI Terbaru dari Panglima TNI Andika Perkasa?

Panglima TNI Andika Perkasa menetapkan beberapa syarat masuk Akmil dan anggota TNI ada perbedaan dari sebelumnya. Apa saja?


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

2 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

3 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Profil Dimas Drajad, Anggota TNI yang Buat Gol Tercepat Timnas Indonesia Vs Curacao

4 hari lalu

Profil Dimas Drajad, Anggota TNI yang Buat Gol Tercepat Timnas Indonesia Vs Curacao

Muhammad Dimas Drajad merupakan pesepakbola Indonesia yang berasal dari Gresik, Jawa Timur. Pesepak bola yang juga anggota TNI.


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

5 hari lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.