Koalisi Masyarakat Buka Posko Pengaduan Korban Korupsi Bansos Covid-19

Reporter

ICW menggelar konferensi pers Catatan Akhir Tahun agenda Pemberantasan Korupsi 2019 bertajuk "Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi di Tangan Orang Baik" di kantor ICW, Jakarta Selatan pada Minggu, 29 Desember 2019. Tempo/Halida Bunga

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membuka pos pengaduan masyarakat yang menjadi korban korupsi bantuan sosial atau bansos Covid-19 yang diduga dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara cs. Pos pengaduan ditujukan kepada masyarakat penerima bansos yang ada di wilayah Jabodetabek dan mengalami permasalahan dalam pembagian sembako itu sepanjang 2020.

“Pos pengaduan ini adalah upaya untuk memetakan permasalahan dan kerugian yang dialami masyarakat sebagai dampak korupsi,” kata perwakilan koalisi dari Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis, Ahad, 21 Maret 2021.

Selain ICW, koalisi ini terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Change.org, dan Visi Integritas Law Office.

Kurnia mengatakan pengaduan yang masuk akan menjadi dasar untuk koalisi melakukan upaya hukum guna menuntut pemulihan kerugian masyarakat. Informasi yang terhimpun juga akan digunakan untuk mendorong perbaikan kebijakan penyaluran bansos dan jaminan sosial lainnya.

Koalisi membuka pos pengaduan mulai 21 Maret 2021 hingga 4 April 2021. Pengaduan dapat dilakukan secara online dengan mengisi formular di http://s.id/poskorbanbansos atau melalui hotline telepon dan Whatsapp pada nomor 0881024658639.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus korupsi bansos Covid-19 pada awal Desember 2020 melalui operasi tangkap tangan. Awalnya, KPK hanya menangkap pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso. Ternyata, kasus ini juga menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka KPK. Tak cuma di lingkaran pejabat di Kemensos, kasus korupsi bansos diduga juga melibatkan politikus.

KPK menyangka Juliari Batubara cs mengentit duit Rp 10 ribu dari paket bansos Covid-19 yang disalurkan di wilayah Jabodetabek. Duit yang diduga diterima oleh Juliari mencapai Rp 17 miliar.

Baca juga: Begini Juliari Batubara Diduga Membagi Jatah Paket Bansos Covid-19 dengan Timnya






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

28 menit lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

6 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

9 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

1 hari lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak