Pimpinan MPR Tegaskan Amandemen Konstitusi Tak Bahas Masa Jabatan Presiden

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

    Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partainya tak ingin pembahasan amandemen konstitusi atau UUD 1945 melebar ke mana-mana. Ahmad menegaskan tak ada upaya untuk mengubah masa jabatan presiden.

    Dia mengatakan perubahan konstitusi itu harus dibatasi menyangkut kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara atau yang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). "Dari Fraksi PDI Perjuangan sudah harga mati. Istilah kami menyebutnya amandemen terbatas," kata Basarah di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 21 Maret 2021.

    Kewenangan MPR tertuang dalam Pasal 3 UUD 1945. Dalam naskah asli sebelum amandemen konstitusi pada 2002, kewenangan MPR mencakup menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

    Pasal ini kemudian diubah dan kewenangan MPR dibatasi untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut UUD 1945.

    "Terbatas itu hanya menyangkut Pasal 3 atau pasal yang menyangkut tentang wewenang MPR, tidak menyangkut pasal yang lain," ujar Ahmad Basarah.

    Basarah mengatakan Badan Pengkajian MPR saat ini hanya membahas materi-materi tentang penyempurnaan sistem ketatanegaraan yang telah direkomendasikan MPR periode 2014-2019. Ia menegaskan sama sekali tak ada rekomendasi untuk mengubah masa jabatan presiden.

    Menurut dia, MPR periode lalu dan periode sekarang menganggap tak ada urgensi untuk mengubah pasal tentang masa jabatan presiden. Sehingga, kata Basarah, dapat dipastikan pembahasan di Badan Pengkajian MPR saat ini sama sekali tak memuat materi tentang hal tersebut.

    "Sama sekali tidak ada materi apalagi kesepakatan untuk menjadikan perubahan pasal masa periode jabatan presiden itu diamandemen kembali," kata Basarah.

    Sejumlah pihak memang mengkhawatirkan pembahasan amandemen UUD 1945 bakal melebar ke arah yang dapat memundurkan demokrasi. Belum lama ini, politikus senior Amien Rais juga melontarkan tudingan bahwa ada upaya dari rezim pemerintah untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

    Membantah tudingan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan tak berniat menjadi presiden tiga periode. Jokowi menegaskan bakal tegak lurus terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dua periode saja.

    "Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata Jokowi pada Senin lalu, 15 Maret 2021 menanggapi isu masa jabatan presiden 3 periode.

    Baca juga: Golkar dan NasDem Anggap Amandemen UUD 1945 Belum Diperlukan

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarik Ulur Vaksin Nusantara Antara DPR dan BPOM

    Pada Rabu, 14 April 2020, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto