Pimpinan MPR Tegaskan Amandemen Konstitusi Tak Bahas Masa Jabatan Presiden

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partainya tak ingin pembahasan amandemen konstitusi atau UUD 1945 melebar ke mana-mana. Ahmad menegaskan tak ada upaya untuk mengubah masa jabatan presiden.

Dia mengatakan perubahan konstitusi itu harus dibatasi menyangkut kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara atau yang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). "Dari Fraksi PDI Perjuangan sudah harga mati. Istilah kami menyebutnya amandemen terbatas," kata Basarah di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 21 Maret 2021.

Kewenangan MPR tertuang dalam Pasal 3 UUD 1945. Dalam naskah asli sebelum amandemen konstitusi pada 2002, kewenangan MPR mencakup menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pasal ini kemudian diubah dan kewenangan MPR dibatasi untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut UUD 1945.

"Terbatas itu hanya menyangkut Pasal 3 atau pasal yang menyangkut tentang wewenang MPR, tidak menyangkut pasal yang lain," ujar Ahmad Basarah.

Basarah mengatakan Badan Pengkajian MPR saat ini hanya membahas materi-materi tentang penyempurnaan sistem ketatanegaraan yang telah direkomendasikan MPR periode 2014-2019. Ia menegaskan sama sekali tak ada rekomendasi untuk mengubah masa jabatan presiden.

Menurut dia, MPR periode lalu dan periode sekarang menganggap tak ada urgensi untuk mengubah pasal tentang masa jabatan presiden. Sehingga, kata Basarah, dapat dipastikan pembahasan di Badan Pengkajian MPR saat ini sama sekali tak memuat materi tentang hal tersebut.

"Sama sekali tidak ada materi apalagi kesepakatan untuk menjadikan perubahan pasal masa periode jabatan presiden itu diamandemen kembali," kata Basarah.

Sejumlah pihak memang mengkhawatirkan pembahasan amandemen UUD 1945 bakal melebar ke arah yang dapat memundurkan demokrasi. Belum lama ini, politikus senior Amien Rais juga melontarkan tudingan bahwa ada upaya dari rezim pemerintah untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Membantah tudingan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan tak berniat menjadi presiden tiga periode. Jokowi menegaskan bakal tegak lurus terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dua periode saja.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata Jokowi pada Senin lalu, 15 Maret 2021 menanggapi isu masa jabatan presiden 3 periode.

Baca juga: Golkar dan NasDem Anggap Amandemen UUD 1945 Belum Diperlukan

BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA






Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

2 jam lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

8 jam lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

9 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

11 jam lalu

Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

Program pengalihan kompor elpiji 3 kilogram milik masyarakat menjadi kompor listrik kandas di tengah jalan. Apa sebabnya?


Perkuat Pengawasan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

13 jam lalu

Perkuat Pengawasan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Perkuat pengawasan dan pengarusutamaan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dalam upaya bersama untuk memajukan penegakan HAM di Indonesia.


Bamsoet: IMI Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Pemilik KTA IMI

13 jam lalu

Bamsoet: IMI Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Pemilik KTA IMI

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Hernanto menandatangani nota kesepahaman antara IMI dengan KAI.


Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

16 jam lalu

Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

Presiden Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

16 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akuisisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

17 jam lalu

DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akuisisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

MRT Jakarta telah meminta penyertaan modal daerah Rp 1,7 triliun untuk mengakuisisi PT KCI. Kondisi fiskal terkendala pandemi Covid-19.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

17 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi