Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi Fatwa MUI Jelaskan Mekanisme Penilaian Vaksin AstraZeneca

image-gnews
Karyawan memeriksa
Karyawan memeriksa "envirotainer" berisi vaksin COVID-19 AstraZeneca saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin, 8 Maret 2021. Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca bagian awal dari batch pertama skema kerja sama global untuk vaksin dan imunisasi (GAVI) COVAX Facility tiba di Bio Farma yang selanjutnya akan diproses dan didistribusikan guna mempercepat target vaksinasi yang merata ke seluruh penduduk Indonesia. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF, menegaskan vaksin AstraZeneca memiliki kandungan babi. Mereka mengatakan kandungan babi ini ditemukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Namun, karena unsur kedaruratan, vaksin Covid-19 ini masih boleh dipakai.

"Kami membuat fatwa itu berdasarkan laporan LPPOM MUI. Mereka melaporkan ada tripsin dari babi. Berdasarkan laporan itulah kami membuat fatwa bahwa Vaksin AstraZeneca haram karena mengandung tripsin dari babi," kata Hasanuddin, saat dihubungi Tempo, Ahad, 21 Maret 2021.

Hal ini sekaligus menanggapi klarifikasi dari AstraZeneca yang membantah menggunakan unsur hewani dalam proses pembuatan vaksin mereka.

Hasanuddin mengatakan pihaknya akan lebih mempercayai LPPOM dan temuannya. Apalagi, ia mengatakan LPPOM sudah bekerja sama selama puluhan tahun dalam menentukan halal tidaknya suatu produk. "Kami Komisi Fatwa MUI punya pedoman, punya standar sendiri tentang halal haramnya suatu produk, termasuk obat-obatan, termasuk vaksin," kata Hasanuddin.

Meski begitu, ia mengatakan dalam mengkaji Vaksin AstraZeneca, pendekatan yang digunakan MUI berbeda dengan Vaksin Sinovac yang lebih dulu tiba. Pada Vaksin Sinovac, MUI mengutus langsung utusannya ke lokasi produksi vaksin di Cina, untuk menilai kehalalan vaksin tersebut.

Sedangkan untuk Vaksin AstraZeneca, Hasanuddin mengatakan MUI mengambil penilaian dari pertimbangan data-data yang diterima LPPOM saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau Sinovac memang beda. Itu memang ada utusan dari MUI ke Cina sana untuk mengaudit. Kalau ini engga. Jadi LPPOM mendapatkan bahan-bahan, dan diteliti bahan-bahannya di lab dan sebagainya," kata Hasanuddin.

Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan AstraZeneca haram karena mengandung unsur tripsin babi dalam proses pembuatannya. Meski begitu, Komisi Fatwa menyatakan vaksin tersebut tetap boleh dipergunakan dengan mempertimbangkan unsur kedaruratan.

MUI menyebut ada lima alasan utama yang membuat AstraZeneca boleh digunakan. Mulai dari tingkat penyebaran Covid-19 yang masih tinggi, dukungan upaya pemerintah untuk mencapai kekebalan komunitas alias herd immunity, hingga keterbatasan jumlah vaksin yang dimiliki pemerintah.

Baca juga: Kementerian Kesehatan Distribusikan Vaksin AstraZeneca Mulai Senin Depan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ada Kenaikan Kasus Covid-19 di Jakarta, Ini RS dan Puskesmas yang Sediakan Vaksin Dosis 1 sampai 4

1 jam lalu

Seorang warga disuntik vaksin di sentra pelayanan Vaksin Covid 19 ke-1, 2, dan booster di kawasan Monas, Jakarta, Kamis 18 Agustus 2022. Peningkatan jumlah kasus harian yang signifikan di Tanah Air tidak diiringi dengan capaian vaksinasi booster. Cakupan vaksinasi booster di Indonesia masih rendah dibandingkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua. TEMPO/Subekti.
Ada Kenaikan Kasus Covid-19 di Jakarta, Ini RS dan Puskesmas yang Sediakan Vaksin Dosis 1 sampai 4

Layanan vaksinasi Covid-19 dosis 1 sampai 4 di faskes DKI Jakarta bisa diakses oleh siapapun.


Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Dinkes DKI: Warga Usia 50 Tahun Ke Atas Harus Sudah Vaksinasi Dosis ke-4

1 jam lalu

Vaksinasi Covid-19 tetap digencarkan di Yogyakarta pada Senin (26/6) meski status pandemi telah dicabut. Dok.istimewa
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Dinkes DKI: Warga Usia 50 Tahun Ke Atas Harus Sudah Vaksinasi Dosis ke-4

Dinas Kesehatan DKI menyebut lonjakan kasus positif COVID-19 di Jakarta tercatat sejak 13 November 2023.


Pizza Hut Didemo di Berbagai Daerah Dampak Gerakan Boikot Produk Israel

5 jam lalu

Suasana restoran Pizza Hut yang kosong akibat aksi boikot produk Pro-Israel di Mesir akibat pemboman Israel di Gaza di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kairo, Mesir, 20 November 2023. REUTERS /Mohamed Abd El Ghany
Pizza Hut Didemo di Berbagai Daerah Dampak Gerakan Boikot Produk Israel

Restoran Pizza Hut di Indonesia terdampak gerakan boikot produk Israel. Menghadapi unjuk rasa di berbagai daerah.


Apa Itu Varian Pirola BA.2.86, Benarkah Ancaman Baru COVID-19?

7 jam lalu

Ilustrasi Covid-19 varian Pirola. Shutterstock
Apa Itu Varian Pirola BA.2.86, Benarkah Ancaman Baru COVID-19?

WHO bicara soal varian Pirola BA.2.86, disebut pemicu kasus COVID-19 naik lagi. Begini penjelasannya.


Heru Budi Buka Musda MUI DKI, Berharap Ada Masukan Soal Tranformasi Jakarta Menuju Kota Global

2 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberi sambutan dan membuka acara Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta di Ruang Pola Bappeda, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Desember 2023. Tempo/Novali Panji
Heru Budi Buka Musda MUI DKI, Berharap Ada Masukan Soal Tranformasi Jakarta Menuju Kota Global

Pj Gubernur Heru Budi bicara soal transformasi Jakarta menuju kota global saat membuka Musda MUI DKI.


Kadin: Pelaku Usaha Minta Perlindungan Pemerintah dari Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel

7 hari lalu

ilustrasi pengusaha (pixabay.com)
Kadin: Pelaku Usaha Minta Perlindungan Pemerintah dari Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menanggapi soal aksi boikot produk terafiliasi dengan Israel yang dilakukan masyarakat untuk mendukung Palestina.


Gerakan Boikot Israel, Berikut Cara Cek Produk Afiliasi Israel Lewat BDNAASH

7 hari lalu

sepatu sneakers Puma (Bisnis.Com)
Gerakan Boikot Israel, Berikut Cara Cek Produk Afiliasi Israel Lewat BDNAASH

Meletusnya perang Israel-Hamas menyita perhatian masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia hingga muncul gerakan boikot Israel.


Polemik Gerakan Boikot Produk Israel, MUI dan Kadin Berlawanan?

7 hari lalu

Sejumlah warga mengikuti aksi Bekasi bersama Palestina saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 12 November 2023. Aksi yang diikuti ribuan warga tersebut sebagai bentuk solidaritas untuk rakyat Palestina dan meminta agar PBB berperan aktif dalam menghentikan konflik Palestina-Israel. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Polemik Gerakan Boikot Produk Israel, MUI dan Kadin Berlawanan?

MUI mengeluarkan fatwa boikot produk Israel. Sedangkan Kadin Indonesia menyebut gerakan boikot merugikan pengusaha. MUI dan Kadin berlawanan?


Beragam Reaksi Gerakan Boikot Produk Israel: Kadin Mengkritik, Kementerian Koperasi Sebut Peluang UMKM

8 hari lalu

Forum Umat Islam berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (23/1). Mereka mengutuk serangan Israel ke jalur Gaza, Palestina, dan menyerukan boikot atas produk Amerika dan Israel.TEMPO/Wahyu Setiawan
Beragam Reaksi Gerakan Boikot Produk Israel: Kadin Mengkritik, Kementerian Koperasi Sebut Peluang UMKM

Gerakan boikot produk Israel memunculkan beragam reaksi. Kadin Indonesia sebut merugikan pengusaha. Kementerian Koperasi sebut peluang UMKM.


Kadin: Gerakan Boikot Produk Israel Merugikan Dunia Usaha Pemerintah Diminta Bertindak

8 hari lalu

Yukki Nugrahawan Hanafi. Foto : Interport
Kadin: Gerakan Boikot Produk Israel Merugikan Dunia Usaha Pemerintah Diminta Bertindak

Kadin Indonesia minta pemerintah bertindak atas gerakan boikot produk perusahaan yang diduga pendukung Israel karena dianggap merugikan dunia usaha.