Anak Buah Juliari Batubara Ungkap Mekanisme Penentuan Penggarap Proyek Bansos

Reporter

Menteri Sosial Juliari Batubara memakai rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Ahad, 6 Desember 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dan menetapkan Juliari sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Penetapan perusahaan untuk bisa mendapat pekerjaan dalam pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19 di Kementerian Sosial ada mekanismenya. Adi Wahyono, Kepala Biro Umum Kementerian Sosial mengatakan ada sejumlah rekomendasi dari pimpinannya di Kementerian Sosial.

Menurut dia, rekomendasi itu berjenjang. "Setelah rekomendasi dari Menteri Juliari Batubara, rekomendasi dari Dirjen Linjamsos, Sekjen Kemensos dan Direktur Perlindungan Sosial Korban bencana Sosial maupun pejabat lainnya saya rekap bersama Matheus Joko Santoso, selanjutnya dicek oleh Dirjen Linjamsos bersama Sesditjen dan Pak Menteri untuk memastikan vendor yang direkomendasikan sudah masuk sesuai dengan alokasi," ujarnya saat diperiksa KPK beberapa waktu lalu.

Ia menyebut alokasi yang dimaksud adalah 1,6 juta paket perputaran untuk tim Juliari. Sedangkan sisanya, 300 ribu paket dikelola oleh PPK untuk mengakomodir alokasi Dirjen, Direktur, Sekjen dan jalur umum. Nantinya, perusahaan yang sudah disetujui mendapat pekerjaan dalam pengadaan bansos ini akan dikenai komitmen fee yaitu Rp 10 ribu per paket.

Soal jumlah total komitmen fee dari vendor bansos selama 12 putaran yang masuk ke Juliari Batubara, Adi mengaku tidak tahu. "Saya hanya bisa menjelaskan nilai komitmen fee dari penyedia vendor penyedia barang dan jasa yang saya terima langsung dengan nilai total Rp 1,8 miliar," ucapnya.

Baca: Anak Buah Juliari Hilangkan Bukti Kasus Bansos: Ganti HP hingga Banting Laptop






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

59 menit lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


Yandri Susanto Dukung Kemensos di Program Bantuan Air Bersih

1 jam lalu

Yandri Susanto Dukung Kemensos di Program Bantuan Air Bersih

Wakil Ketua MPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt mengapresiasi Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Air Bersih (PPMTAB) Kementerian Sosial (Kemensos) RI dibawah kepemimpinan Menteri Sosial Tri RismaHarini.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

6 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

9 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Risma Salurkan Santunan untuk 125 Ahli Waris Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

Risma Salurkan Santunan untuk 125 Ahli Waris Tragedi Kanjuruhan

Setiap ahli waris korban tragedi Kanjuruhan mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta dan paket sembako.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022