TEMPO.CO, Jakarta - Penetapan perusahaan untuk bisa mendapat pekerjaan dalam pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19 di Kementerian Sosial ada mekanismenya. Adi Wahyono, Kepala Biro Umum Kementerian Sosial mengatakan ada sejumlah rekomendasi dari pimpinannya di Kementerian Sosial.
Menurut dia, rekomendasi itu berjenjang. "Setelah rekomendasi dari Menteri Juliari Batubara, rekomendasi dari Dirjen Linjamsos, Sekjen Kemensos dan Direktur Perlindungan Sosial Korban bencana Sosial maupun pejabat lainnya saya rekap bersama Matheus Joko Santoso, selanjutnya dicek oleh Dirjen Linjamsos bersama Sesditjen dan Pak Menteri untuk memastikan vendor yang direkomendasikan sudah masuk sesuai dengan alokasi," ujarnya saat diperiksa KPK beberapa waktu lalu.
Ia menyebut alokasi yang dimaksud adalah 1,6 juta paket perputaran untuk tim Juliari. Sedangkan sisanya, 300 ribu paket dikelola oleh PPK untuk mengakomodir alokasi Dirjen, Direktur, Sekjen dan jalur umum. Nantinya, perusahaan yang sudah disetujui mendapat pekerjaan dalam pengadaan bansos ini akan dikenai komitmen fee yaitu Rp 10 ribu per paket.
Soal jumlah total komitmen fee dari vendor bansos selama 12 putaran yang masuk ke Juliari Batubara, Adi mengaku tidak tahu. "Saya hanya bisa menjelaskan nilai komitmen fee dari penyedia vendor penyedia barang dan jasa yang saya terima langsung dengan nilai total Rp 1,8 miliar," ucapnya.
Baca: Anak Buah Juliari Hilangkan Bukti Kasus Bansos: Ganti HP hingga Banting Laptop
