Pemungutan Suara Ulang Pilgub Kalsel, KPU Segera Bahas Anggaran dan Logistik

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner KPU Ilham Saputra (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kedua kanan) beserta sejumlah saksi menunjukkan berkas rekapitulasi Provinsi Bali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Komisioner KPU Ilham Saputra (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kedua kanan) beserta sejumlah saksi menunjukkan berkas rekapitulasi Provinsi Bali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ilham Saputra, berencana memanggil jajarannya di provinsi dan kabupaten kota ihwal pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Pilgub Kalsel sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

    "Untuk berkoordinasi dan membicarakan hal-hal teknis untuk pelaksanaannya," kata Ilham kepada Tempo, Sabtu, 20 Maret 2021.

    Ilham mengatakan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang KPU harus menyiapkan kembali anggaran dan logistik.

    Salah satu daerah yang akan melaksanakan PSU adalah Kalimantan Selatan. Jumat kemarin, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pasangan calon Denny Indrayana - Difriadi Drajat terkait hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2020.

    Mahkamah menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilgub Kalsel 2020, yakni soal penggelembungan suara untuk pasangan Sahbirin Noor-Muhidin.

    MK lantas memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di enam kecamatan dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Enam kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar).

    Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di Pilgub Kalsel ini dilakukan dalam tenggat 60 hari kerja sejak putusan dibacakan.

    Baca juga: Menang di MK, Denny Indrayana Ajak Pendukung Kawal Pemungutan Suara Ulang

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.