MAKI Serahkan Data Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Sarana Jaya ke KPK

Reporter

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan sejumlah uang dolar Singapura, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. Boyamin menyerahkan uang 100 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 1,08 miliar ke KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan data mengenai dugaan korupsi pembelian lahan di Provinsi DKI Jakarta oleh di PT Pembangunan Sarana Jaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu tujuan pembelian lahan tersebut ialah untuk pembangunan program rumah DP Rp 0.

Data tersebut berupa salinan sertifikat Hak Guna Bangunan Lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur yang diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Timur pada 31 Juli 2021 atas nama pemilik Yayasan Kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus dengan luas keseluruhan sekitar 4 hektar.

“Berdasar data terdapat hal-hal yang memperkuat telah terjadinya dugaan korupsi pembayaran pembelian lahan oleh PD Sarana Jaya kepada sebuah perusahaan yang mengaku memiliki lahan tersebut,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, lewat keterangan tertulis, Jumat, 19 Maret 2021.

Boyamin mengatakan lahan tersebut dimiliki oleh sebuah Yayasan sehingga tidak bisa dijual kepada sebuah perusahaan bisnis swasta. Lahan Yayasan, kata dia, hanya boleh dialihkan kepada yayasan lain untuk digunakan tujuan fungsi sosial.

“Sehingga dengan melakukan pembayaran kepada sebuah perusahaan swasta sekitar Rp 200 miliar adalah sebuah bentuk pembayaran yang tidak diperolehnya sebuah lahan yang clear and clean serta berpotensi kerugian,” kata dia.

Boyamin mengatakan HGB lahan tersebut akan habis 2021 dan selama ini tidak pernah dilakukan pembangunan apapun sesuai izin HGB sehingga berpotensi tidak akan diperpanjang HGB. PD Sarana Jaya, kata dia, harusnya menunggu perpanjangan HGB untuk melakukan pembayaran sehingga dengan pembayaran sebelum HGB diperpanjang adalah bentuk pembayaran yang sia-sia dan berpotensi tidak akan memperoleh lahan tersebut.

Atas hal tersebut, Boyamin meminta KPK segera mengumumkan tersangka dan melakukan penahanan.  “Berdasar hal-hal tersebut, Kami meminta segera diumumkan tersangka dan dilakukan penahanan terhadap para tersangka dugaan korupsi pembayaran PD Sarana Jaya untuk rencana memperoleh lahan di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur,” kata dia.

Baca juga: Pembelian Lahan Sarana Jaya, Riza Patria Janji Akan Telusuri






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

7 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


Cari Solusi Tawuran Manggarai, Polisi Bikin Patroli Dialogis

9 jam lalu

Cari Solusi Tawuran Manggarai, Polisi Bikin Patroli Dialogis

Polres Metro Jakarta Selatan mengupayakan patroli dialogis untuk mencegah tawuran yang masih sering terjadi di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet.


Survei IPO Sebut Heru Budi Hartono, Bahtiar, dan Marullah Matali Tak Populer di Jakarta

11 jam lalu

Survei IPO Sebut Heru Budi Hartono, Bahtiar, dan Marullah Matali Tak Populer di Jakarta

Survei IPO sebut 3 calon pj gubernur DKI: Heru Budi Hartono, Bahtiar, dan Marullah Matali tak populer di DKI Jakarta.


Hadapi Potensi Resesi, Anies Baswedan Sebut DKI Jakarta Teken MoU dengan 11 Daerah

11 jam lalu

Hadapi Potensi Resesi, Anies Baswedan Sebut DKI Jakarta Teken MoU dengan 11 Daerah

Anies Baswedan berharap kerja sama ini bakal menggerakkan perekonomian domestik.


2 Investor Cina dan 1 Prancis Incar ITF Sunter, Mandek 4 Tahun setelah Anies Groundbreaking

12 jam lalu

2 Investor Cina dan 1 Prancis Incar ITF Sunter, Mandek 4 Tahun setelah Anies Groundbreaking

DKI Jakarta memastikan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu atau ITF Sunter di Jakarta Utara saat ini masuk proses seleksi mitra.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

13 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


Daftar 11 Indikator Kepuasan Tinggi terhadap Anies Baswedan Berdasarkan Survei IPO

14 jam lalu

Daftar 11 Indikator Kepuasan Tinggi terhadap Anies Baswedan Berdasarkan Survei IPO

Indonesia Political Opinion (IPO) menggelar diskusi temuan survei kinerja Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 Anies Baswedan.


Daftar Lokasi Banjir Jakarta yang Kini Sudah Surut

15 jam lalu

Daftar Lokasi Banjir Jakarta yang Kini Sudah Surut

BPBD DKI Jakarta mencatat hingga Rabu, 5 Oktober, pukul 09.00 WIB, genangan banjir Jakarta masih terjadi di sejumlah lokasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

16 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.