Kejaksaan Diminta Hentikan Kasus Konsumen Klinik Kecantikan Tersangka UU ITE

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Media Sosial (Medsos).

    Ilustrasi Media Sosial (Medsos).

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pembela Konsumen mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) terhadap perkara yang menjerat Stella Monica, konsumen sebuah klinik kecantikan di Surabaya. Stella dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan tuduhan pencemaran nama baik.

    "Kejaksaan harus menerbitkan SKP2 karena adanya ketidakadilan dalam kasus ini dan pemerintah sedang mengkaji revisi UU ITE karena sejumlah pasal, termasuk Pasal 27 ayat (3) dinilai karet atau multitafsir," kata salah satu perwakilan Koalisi, Muhammad Arsyad dalam keterangannya, Jumat, 19 Maret 2021.

    Menurut Arsyad, berkas perkara Stella Monica dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Rabu lalu, 17 Maret 2021. Adapun Stella berstatus tersangka di Kepolisian Daerah Jawa Timur sejak 7 Oktober 2020.

    Stella sebelumnya dilaporkan oleh pihak klinik karena unggahan tangkapan layar percakapan dengan seorang dokter kulit di Instastory Instagramnya. Percakapan itu berisi curahan hati Stella tentang kondisi kulitnya usai melakukan perawatan di sebuah klinik kecantikan ternama.

    ADVERTISEMENT

    Dalam tangkapan layar itu, Stella direkomendasikan untuk menggunakan sebuah produk oleh seorang dokter yang mengkhawatirkan kondisi kulitnya. Menurut Arsyad, dalam percakapan itu tak ada maksud mencemarkan nama baik klinik kecantikan yang kini melaporkan Stella.

    Arsyad mengatakan, pelaporan pihak klinik terhadap Stella tak dapat dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan obyek dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE. "Salah kaprah menerapkan pasal pencemaran nama baik untuk Stella karena ia tidak menyebut nama pelapor," ujar Koordinator Paguyuban Korban UU ITE ini.

    Komplain dari konsumen, Arsyad melanjutkan, tak boleh disikapi dengan represif atau pemidanaan. Ia mengatakan kritik dan saran merupakan hal wajar dari konsumen sehingga semestinya disikapi dengan arif.

    Dia mengingatkan hak konsumen pun sepenuhnya dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Sehingga seluruh tuntutan terhadap Stella Monica harus dihentikan," kata Arsyad.

    Kasus Stella Monica ini menambah daftar panjang korban UU ITE. Saat ini, pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan revisi UU ITE. Kajian ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menyatakan membuka kemungkinan merevisi pasal-pasal multitafsir di UU ITE yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat.

    Koalisi Pembela Konsumen pun mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera mencabut pasal karet dalam UU ITE, menghentikan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, serta membebaskan semua korban ketidakadilan atas penerapan pasal karet tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Medali Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020, Ada Greysia / Apriyani

    Indonesia berhasil menyabet 5 medali di Olimpiade Tokyo 2020. Greysia / Apriyani merebut medali emas pertama, sekaligus terakhir, untuk Merah Putih.