Walhi Anggap KPK Sesat Logika Mencabut Limbah Batubara dari Kategori B3

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL) dan Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah (WALHI) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis 13 September 2018. Aksi ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran penyimpanan limbah B3 tanpa izin oleh PLTU Batubara Cilacap yang mengakibatkan kerusakan lingkungan bagi warga sekitar. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL) dan Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah (WALHI) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis 13 September 2018. Aksi ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran penyimpanan limbah B3 tanpa izin oleh PLTU Batubara Cilacap yang mengakibatkan kerusakan lingkungan bagi warga sekitar. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengeluarkan rekomendasi pencabutan limbah batubara dari kategori bahan berbahaya dan beracun (B3)

    Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati menilai, KPK seolah kebingungan karena mengganggap upaya pencegahan korupsi dengan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dan pencegahan risiko kesehatan masyarakat sebagai hal yang terpisah.

    "Seolah-olah yang satu tidak bisa dilakukan jika yang lain dilakukan. Padahal keduanya saling beririsan dan tidak terpisahkan. Ini menunjukkan kesesatan logika KPK dalam meninjau permasalahan limbah B3 ini," ucap Nur saat dihubungi pada Jumat, 18 Maret 2021. 

    Menurut Nur, jika KPK mengeluarkan rekomendasi atas kajian GNPSDA yang menunjukkan bahwa sektor batubara adalah salah satu sektor terkorup, dan bahwa dalam hal korupsi di Indonesia sudah terjadi state capture corruption, maka seharusnya rekomendasi KPK kepada pemerintah adalah menghentikan proyek-proyek baru industri batubara.

    "Mulai dari hulu sampai hilir, dari tambang hingga PLTU, dan meminta pemerintah segera melakukan aksi-aksi korektif utk memperbaiki tata kelola industri batubara," ujar Nur. 

    Nur mengkhawatirkan, dengan pemikiran KPK seperti itu, bukan tidak mungkin, ke depan KPK merekomendasikan penghapusan seluruh perizinan di Indonesia. Sebab, tentu saja setiap proses perizinan tersebut juga berpotensi terjadi korupsi.

    Sebagaimana diketahui, KPK merekomendasikan agar limbah batu bara dicabut dari kategori B3. KPK menyebutkan berdasarkan studi literatur, negara seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Cina dan negara Eropa lainnya, FABA sudah dimasukkan dalam kategori non limbah B3.

    Atas dasar telaah literatur itulah, KPK merekomendasikan agar limbah batubara dicabut dari daftar limbah B3. KPK beralasan dengan pencabutan itu potensi korupsi dari sektor perizinan dapat dihindari, biaya produk pembangkitan listrik PT PLN menurun dan potensi manfaat FABA untuk sektor industri lain dengan estimasi nilai Rp 300 triliun dapat direalisasikan.

    ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarik Ulur Vaksin Nusantara Antara DPR dan BPOM

    Pada Rabu, 14 April 2020, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto