Walhi Anggap KPK Sesat Logika Mencabut Limbah Batubara dari Kategori B3

Reporter

Editor

Amirullah

Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL) dan Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah (WALHI) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis 13 September 2018. Aksi ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran penyimpanan limbah B3 tanpa izin oleh PLTU Batubara Cilacap yang mengakibatkan kerusakan lingkungan bagi warga sekitar. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengeluarkan rekomendasi pencabutan limbah batubara dari kategori bahan berbahaya dan beracun (B3)

Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati menilai, KPK seolah kebingungan karena mengganggap upaya pencegahan korupsi dengan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dan pencegahan risiko kesehatan masyarakat sebagai hal yang terpisah.

"Seolah-olah yang satu tidak bisa dilakukan jika yang lain dilakukan. Padahal keduanya saling beririsan dan tidak terpisahkan. Ini menunjukkan kesesatan logika KPK dalam meninjau permasalahan limbah B3 ini," ucap Nur saat dihubungi pada Jumat, 18 Maret 2021. 

Menurut Nur, jika KPK mengeluarkan rekomendasi atas kajian GNPSDA yang menunjukkan bahwa sektor batubara adalah salah satu sektor terkorup, dan bahwa dalam hal korupsi di Indonesia sudah terjadi state capture corruption, maka seharusnya rekomendasi KPK kepada pemerintah adalah menghentikan proyek-proyek baru industri batubara.

"Mulai dari hulu sampai hilir, dari tambang hingga PLTU, dan meminta pemerintah segera melakukan aksi-aksi korektif utk memperbaiki tata kelola industri batubara," ujar Nur. 

Nur mengkhawatirkan, dengan pemikiran KPK seperti itu, bukan tidak mungkin, ke depan KPK merekomendasikan penghapusan seluruh perizinan di Indonesia. Sebab, tentu saja setiap proses perizinan tersebut juga berpotensi terjadi korupsi.

Sebagaimana diketahui, KPK merekomendasikan agar limbah batu bara dicabut dari kategori B3. KPK menyebutkan berdasarkan studi literatur, negara seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Cina dan negara Eropa lainnya, FABA sudah dimasukkan dalam kategori non limbah B3.

Atas dasar telaah literatur itulah, KPK merekomendasikan agar limbah batubara dicabut dari daftar limbah B3. KPK beralasan dengan pencabutan itu potensi korupsi dari sektor perizinan dapat dihindari, biaya produk pembangkitan listrik PT PLN menurun dan potensi manfaat FABA untuk sektor industri lain dengan estimasi nilai Rp 300 triliun dapat direalisasikan.

ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI






5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

16 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

1 hari lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

1 hari lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

1 hari lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 hari lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

2 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah