Angka Vaksinasi Covid-19 Belum Tinggi, Epidemiolog UGM Sarankan Jangan Mudik

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penumpang saat menuju bus untuk melakukan keberangkatan Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021. Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Terminal Terpadu Pulo Gebang pada hari ini hingga pukul 14.00 WIB, jumlah pemudik yang diberangkatkan menuju luar Jakarta melalui Terminal Terpadu Pulo Gebang sebanyak 466 penumpang, hal tersebut seiring dengan libur panjang Imlek 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Penumpang saat menuju bus untuk melakukan keberangkatan Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021. Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Terminal Terpadu Pulo Gebang pada hari ini hingga pukul 14.00 WIB, jumlah pemudik yang diberangkatkan menuju luar Jakarta melalui Terminal Terpadu Pulo Gebang sebanyak 466 penumpang, hal tersebut seiring dengan libur panjang Imlek 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan bahwa tidak ada larangan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun ini. “Terkait dengan mudik pada 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang,” kata Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021.

    Meskipun begitu, Budi Karya menyebut bahwa Kemenhub akan tetap melakukan koordinasi dan sinergi bersama Gugus Tugas Covid-19. Seperti melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

    Menanggapi kebijakan tersebut, epidemiolog UGM, Riris Andono Ahmad menilai ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk tidak melarang mudik tahun ini, meski pandemi Covid-19 masih ada.

    “Mungkin pemerintah beranggapan coverage imunisasinya sudah cukup bagus dan itu mungkin akan menyebabkan situasinya lebih bisa dikendalikan,” katanya  seperti dikutip Tempo dari laman resmi UGM Kamis 18 Maretn 2021.

    Tetapi seharusnya, menurut Riris Andono, bukan hanya cakupan penerima vaksinasi covid-19 yang jadi pertimbangan pemerintah untuk tidak melarang mudik lebaran.

    Pelaksanaan protokol kesehatan juga harus menjadi perhatian pemerintah, penularan virus, kata Riris pasti akan tetap terjadi dan bisa jadi semakin banyak. Meskipun, penanganannya tidak serumit sebelumnya karena sebagian sudah menerima vaksinasi covid-19.

    Riris menilai, pemberian imunisasi atau vaksinasi saat belum merata dan ideal, karena proses vaksinasi baru dilakukan di titik-titik tertentu terutama di pusat-pusat perkotaan. Oleh sebab itulah, Riris Andono menyarankan perlunya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, meskipun telah menerima suntikan vaksin. “Karena kemungkinan untuk tertular covid-19 tetaplah ada,” katanya.

    Pilihan moda transportasi, menurut Riris, bisa menjadi faktor tingginya penyebaran virus ke daerah-daerah saat mudik nanti. Untuk itu, pemerintah saat ini mencoba memfasilitasi koridor-koridor transportasi publik dengan GeNose dan sebagainya.

    Transportasi umum dinilai Riris relatif jauh lebih aman. Yang menjadi masalah adalah jika ada pemudik yang mudik bersama.

    Misalnya, dengan sewa mobil bersama-sama. Kondisi ini, kata dia, justru bisa menjadi moda transmisi virus ke daerah karena pengawasan yang mungkin tidak begitu ketat. Beberapa skenario bisa terjadi, tergantung nanti bagaimana situasinya. “Itu kan sangat cair ya, banyak variabel yang berperan di situ," jelasnya.

    Riris menilai, terkait vaksinasi bukan sebatas apakah sudah memenuhi target atau belum. Poin pentingnya adalah seberapa cepat populasi dapat tervaksinasi. Artinya, semakin cepat akan semakin baik pula. Dengan adanya vaksinasi, bisa menimbulkan sikap optimisme ataupun sebaliknya. Karena dengan divaksin, seseorang dengan mudah bisa bersikap abai terhadap protokol Kesehatan, sebab sudah merasa relatif aman.

    Namun dengan tidak adanya larangan mudik tahun ini, lanjut Riris, pemerintah daerah bisa saja memberlakukan kebijakan dengan memastikan pemudik memiliki sertifikat vaksin atau surat bebas infeksi. Kebijakan ini sebagai upaya meminimalkan risiko. Meskipun, risiko tersebut tetap ada dan tidak hilang sama sekali.

    Riris berharap pemerintah daerah tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan. Sebab, dengan kondisi kini, daerah bisa saja membuat kebijakan sesuai konteks lokal, asal tidak bertentangan.

    “Kita ingat mudik itu biasanya cukup lama, artinya kita bisa tertular selama di perjalanan, kalau mudiknya lebih dari 7 hari bisa menularkan. Saat berangkat sehat, tapi tertular di perjalanan, kalau di kampung halaman lebih dari satu minggu kan bisa menjadi sumber penularan disitu, dan sangat mungkin seperti itu," paparnya.

    Ia sangat berharap agar sebisa mungkin jangan mudik dahulu, untuk mengurangi pergerakan. Sebab, cakupan pemberian vaksinasi covid-19 yang belum tinggi dan diperkirakan masih belum cukup tinggi hingga lebaran nanti.  “Risiko penularan masih cukup besar. Meskipun kita sudah divaksin pun, penularan masih tetap bisa terjadi, dan yang lebih penting itu kan risiko paparan penyakit dan kematian agar bisa diturunkan," tutup Riris.

    ANNISA FEBIOLA

    Baca juga: Mudik Tak Dilarang, Ganjar Minta Pemudik dengan Kendaraan Pribadi Tes GeNose


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia dapat Belajar dari Gelombang Kedua Wabah Covid-19 di India

    Gelombang kedua wabah Covid-19 memukul India. Pukulan gelombang kedua ini lebih gawat dibandingkan Februari 2021.