Kasus Suap Pajak: KPK Sita Dokumen dari PT Jhonlin Baratama

Reporter

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata bersama Juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan), memberikan keterangan kepada awak, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. KPK mempertimbangkan opsi mengambil alih perkara terkait dua kasus Djoko Tjandra. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang eletronik dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor PT Jhonlin Baratama, di Tanah Tumbu, Kalimantan Selatan. Penggeledahan diduga terkait penyidikan kasus suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

"Ditemukan bukti diantaranya berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara," ucap Pelaksana Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Jumat, 19 Maret 2021.

Kendati demikian, Ali tak menjelaskan secara rinci ihwal barang bukti yang dibawa penyidik. Ia mengatakan saat ini, dokumen dan barang elektronik itu tengah dianalisa dan diverifikasi. "Untuk dilakukan penyitaan sebagai bagian dari berkas penyidikan perkara dimaksud," ujar Ali.

PT Jhonlin Baratama menjalankan usaha di sektor jasa kontraktor, penyewaan peralatan tambang, dan penghasil serta ekspor batubara. PT Jhonlin Baratama adalah sebuah anak perusahaan dari Jhonlin Group yang didirikan di tahun 2003 dan berkantor pusat di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimatan Selatan.

Jhonlin Baratama adalah salah satu lini bisnis milik Jhonlin Group yang bergerak di sektor pertambangan batubara. Dikutip dari laman resmi Kemenkumham, Jhonlin merupakan salah satu lini bisnis Jhonlin Group. Jhonlin Baratama memiliki modal dasar sebanyak Rp 320 miliar dengan modal ditempatkan senilai Rp 80 miliar.`

Pemegang saham mayoritas Jhonlin Baratama adalah Jhonlin Group 408.000 lembar saham atau senilai Rp 40,8 miliar. Kemudian Hj Nurhayati sebanyak 359.840 saham atau senilai Rp 35,9 miliar dan Haji Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam 32.160 atau senilai Rp 3,2 miliar.

KPK mengakui tengah menyidik kasus suap pajak di Dirjen Pajak tahun 2016 dan 2017. Dalam kasus itu, mantan Direktur Jenderal Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan bekas bawahannya Dadan Ramdhani diduga telah ditetapkan menjadi tersangka.

Keduanya diduga menerima suap untuk merekayasa jumlah pajak dari sejumlah perusahaan. Suap pajak diduga disalurkan melalui konsultan pajak. Empat konsultan pajak diduga telah ditetapkan menjadi tersangka kasus ini.

Meski demikian, KPK belum mengumumkan secara resmi tersangka kasus suap pajak ini. KPK menyatakan akan mengumumkan tersangka pada saat penahanan.

Baca juga: Selain Jhonlin Baratama, KPK Juga Geledah 3 Rumah Perihal Suap Pajak

ANDITA RAHMA | M. HENDARTO HANGGI






Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

20 menit lalu

Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut merespons singkat kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Kepala negara meminta semua pihak, termasuk Lukas, untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

30 menit lalu

Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

Jokowi mengaku telah memberi perintah khusus kepada Menko Polhukan Mahfud Md usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka korupsi


Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

2 jam lalu

Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

Ahli Pidana Azmi Syahputra meminta Mahkamah Agung melakukan reformasi usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK.


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

2 jam lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

2 jam lalu

KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

KPK akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di kasino.


Keinginan Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, KPK Bakal Mempertimbangkan Setelah Ada Pemeriksaan Medis

3 jam lalu

Keinginan Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, KPK Bakal Mempertimbangkan Setelah Ada Pemeriksaan Medis

KPK mengharapkan Lukas Enembe dapat memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan dalam dugaan gratifikasi


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

3 jam lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

4 jam lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

6 jam lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


KPK Kembali Panggil Lukas Enembe Hari Ini

6 jam lalu

KPK Kembali Panggil Lukas Enembe Hari Ini

Hari ini KPK memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe untuk dilakukan pemeriksaan dalam kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar.