Ini Rekomendasi KPK Soal Pencabutan Limbah Batu Bara dari Kategori B3

Ilustrasi Batu Bara

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah merekomendasikan soal pengelolaan Fly Ash Bottom Ash atau limbah batu bara di PLTU. Hasil telaah tersebut dituangkan dalam policy brief tentang pengelolaan FABA agar lebih bermanfaat dan memberikan nilai ekonomi. 

“Hasil telaah dan rekomendasinya telah kami sampaikan ke Presiden pada 20 November 2020,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, lewat keterangan tertulis, Kamis, 18 Maret 2021.

Ipi tidak menjelaskan isi dari rekomendasi dari KPK kepada Jokowi. Dia mengatakan hasil telaah akan segera disampaikan kepada masyarakat dalam waktu dekat.

Tempo memperoleh salinan rekomendasi tersebut. Surat bertanggal 20 November itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Dalam suratnya, KPK merekomendasikan agar limbah batu bara dicabut dari kategori B3. KPK menyebutkan berdasarkan studi literatur, negara seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Cina dan negara Eropa lainnya FABA sudah dimasukan dalam kategori Non Limbah B3.

Atas dasar telaah literatur itulah, KPK merekomendasikan agar limbag batu bara dicabut dari daftar limbah B3. KPK beralasan dengan pencabutan itu potensi korupsi dari sektor perizinan dapat dihindari, biaya produk pembangkitan listrik PT PLN menurun dan potensi manfaat FABA untuk sektor industri lain dengan estimasi nilai Rp 300 triliun dapat direalisir.

Kebijakan pencabutan limbah batu bara dari daftar B3 itu ditentang oleh banyak pegiat lingkungan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nur Hidayati menganggap pemerintah sedang meningkatkan resiko kematian di tengah Covid-19. Nur mengatakan limbah tersebut memberikan dampak buruk kepada lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang. Walhi menemukan setidaknya 15 anak di Jawa Tengah yang tingal dalam jarak 100 meter dari penampungan batu bara mengidap bronktis.

Baca juga: Limbah Batu Bara Dihapus dari Kategori B3, Walhi: Yang Sorak-sorai Investor






Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

57 menit lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Roy mengatakan Lukas Enembe sudah beberapa kali mengalami serangan stroke. Menurut dia, Lukas seharusnya sudah menjalani perawatan di Singapura.


KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

1 jam lalu

KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang dari swasta dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

1 jam lalu

Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

Dua saksi di Kasus Lukas Enembe ialah karyawan swasta Tamara Anggany dan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Wiyanti Hakim


Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

2 jam lalu

Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut merespons singkat kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Kepala negara meminta semua pihak, termasuk Lukas, untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

2 jam lalu

Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

Jokowi mengaku telah memberi perintah khusus kepada Menko Polhukan Mahfud Md usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka korupsi


Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

3 jam lalu

Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

Ahli Pidana Azmi Syahputra meminta Mahkamah Agung melakukan reformasi usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK.


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

4 jam lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

4 jam lalu

KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

KPK akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di kasino.


Keinginan Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, KPK Bakal Mempertimbangkan Setelah Ada Pemeriksaan Medis

5 jam lalu

Keinginan Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, KPK Bakal Mempertimbangkan Setelah Ada Pemeriksaan Medis

KPK mengharapkan Lukas Enembe dapat memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan dalam dugaan gratifikasi


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

5 jam lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya