Muhammadiyah Menghimbau Agar Tidak Mudik Lebaran 2021

Reporter

Sejumlah penumpang turun dari kapal KM Kirana IX yang bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 19 Mei 2020. Pada H-5 Lebaran 2020 pemudik kapal laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sampai saat ini terpantu sepi. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan soal mudik Lebaran 2021.

"Sebaiknya pemerintah berhati-hati mengambil kebijakan tentang mudik. Sampai saat ini pandemi Covid-19 belum sepenuhnya teratasi. Angka mereka yang terpapar masih tinggi," ujar Mu'ti saat dihubungi, Kamis, 18 Maret 2021.

Sementara program vaksinasi Covid-19, ujar Mu'ti, baru menjangkau kalangan tertentu dan jumlahnya masih sangat kecil. Selain itu, vaksinasi juga tidak menjamin seseorang tidak terpapar Covid-19.

"Pengalaman selama ini, penularan Covid-19 terjadi setelah terjadinya kontak dan kerumunan massa serta arus mobilitas warga yang masif dan tidak memenuhi protokol," ujarnya.

Apapun keputusan pemerintah nantinya, Muhammadiyah mengimbau agar masyarakat tidak mudik demi mencegah penularan Covid-19. "Mengimbau sebaiknya tidak mudik," tuturnya.

Kebijakan tentang mudik Lebaran 2021 masih dibahas oleh pemerintah bersama Satgas Covid-19. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan koordinasi terus dilakukan. "Tidak ada pertentangan (antara Kemenhub dan Satgas) karena memang masih dikoordinasikan," ujar Adita saat dihubungi Tempo, Kamis, 18 Maret 2021.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun ini.

“Terkait dengan mudik pada 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang,” kata Budi Karya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa lalu.

Adita meluruskan bahwa pernyataan yang dimaksud adalah Kemenhub tidak bisa melarang atau mengizinkan mudik karena harus dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Satgas Covid-19. Untuk itu, ujar Adita, pemerintah akan menggelar rapat tingkat menteri bersama Satgas Covid-19 untuk membahas kebijakan mudik Lebaran 2021.

Baca juga: Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran 2021 Belum Final

DEWI NURITA






Menhub Targetkan Kereta Barang dari KEK Sei Mangke-Kuala Tanjung Beroperasi Bulan Depan

4 jam lalu

Menhub Targetkan Kereta Barang dari KEK Sei Mangke-Kuala Tanjung Beroperasi Bulan Depan

Budi Karya menargetka kereta api barang dari Pelabuhan MultigunaCe KEK Sei Mangkei bisa dioperasikan mulai pada bulan depan.


Kasus Covid-19 Hari Ini Tambah .1411 Orang, Terbanyak dari Jakarta

17 jam lalu

Kasus Covid-19 Hari Ini Tambah .1411 Orang, Terbanyak dari Jakarta

Kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 1.411 pada hari ini. Kasus terbanyak disumbang oleh DKI Jakarta yaitu 580 orang.


Minta Dukungan Wali Kota Bobby Tertibkan Terminal Bayangan, Menhub Samakan Terminal Medan dengan Bandara

1 hari lalu

Minta Dukungan Wali Kota Bobby Tertibkan Terminal Bayangan, Menhub Samakan Terminal Medan dengan Bandara

Menhub meminta dukungan Pemerintah Kota Medan untuk menertibkan bus-bus yang masih menggunakan terminal bayangan di Medan.


Sebut Medan Mulai Macet, Menhub Ajak Masyarakat Gunakan Angkutan Massal

1 hari lalu

Sebut Medan Mulai Macet, Menhub Ajak Masyarakat Gunakan Angkutan Massal

Menhub dan Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau proyek pembangunan jalur kereta api (KA) layang Medan-Binjai Tahap II, Sabtu, 24 September 2022.


Anwar Abbas Sebut Hakim Agung Terjerat Korupsi Bisa Timbulkan Malapetaka bagi Negeri

3 hari lalu

Anwar Abbas Sebut Hakim Agung Terjerat Korupsi Bisa Timbulkan Malapetaka bagi Negeri

Anwar Abbas mengatakan hakim agung yang ditangkap tangan KPK kemarin bakal menimbulkan keresahan masyarakat dan malapetaka


Menteri ESDM Sebut Biaya Pemakaian Motor Listrik Konversi Lebih Murah dari Motor Bensin

5 hari lalu

Menteri ESDM Sebut Biaya Pemakaian Motor Listrik Konversi Lebih Murah dari Motor Bensin

Saat ini Kementerian ESDM sudah memiliki empat bengkel konversi motor listrik dan 40 bengkel lagi dalam tahap pelatihan.


Kemenhub Usul Subsidi untuk Konversi Sepeda Motor Bensin ke Listrik

6 hari lalu

Kemenhub Usul Subsidi untuk Konversi Sepeda Motor Bensin ke Listrik

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi subsidi konversi kendaraan listrik ini bisa didapat dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM.


Kemenhub Ingin Ada Subsidi untuk Konversi Kendaraan BBM Sepeda Motor ke Listrik

6 hari lalu

Kemenhub Ingin Ada Subsidi untuk Konversi Kendaraan BBM Sepeda Motor ke Listrik

Kemenhub akan subsidi konversi kendaraan BBM ke listrik


Konversi Motor Listrik, Menteri ESDM Beberkan Biaya Lebih Murah Ketimbang Pakai BBM

6 hari lalu

Konversi Motor Listrik, Menteri ESDM Beberkan Biaya Lebih Murah Ketimbang Pakai BBM

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan dengan motor listrik, biaya untuk mengisi bahan bakar jauh lebih murah karena cukup dengan mengisi baterai.


Sejatinya Gelar Sir untuk Azyumardi Azra

6 hari lalu

Sejatinya Gelar Sir untuk Azyumardi Azra

Penggelaran Sir seperti untuk Azyumardi Azra telah menjadi bagian dari sistem kerajaan sejak dilembagakan oleh King George V pada 1917.