Pakar Hukum Sebut Polarisasi Tak Tepat Jadi Alasan Dukung Presiden 3 Periode

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para peneliti dari Perludem Fadli Ramadhanil, Pusako Univ. Andalas Feri Amsari, ICW Donal Fariz, Lingkar Madani Ray Rangkuti, Pukat UGM Oce Madril, ICW Almas Sjafrina, mengikuti diskusi politik dinasti, korupsi dan Pilkada serentak, di Kantor ICW, Jakarta, 13 Januari 2017. Dalam diskusi ini para peneliti menyatakan masyarakat sebagai pemilih punya peran besar untuk memutus dinasti politik. TEMPO/Imam Sukamto

    Para peneliti dari Perludem Fadli Ramadhanil, Pusako Univ. Andalas Feri Amsari, ICW Donal Fariz, Lingkar Madani Ray Rangkuti, Pukat UGM Oce Madril, ICW Almas Sjafrina, mengikuti diskusi politik dinasti, korupsi dan Pilkada serentak, di Kantor ICW, Jakarta, 13 Januari 2017. Dalam diskusi ini para peneliti menyatakan masyarakat sebagai pemilih punya peran besar untuk memutus dinasti politik. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai tidaklah tepat menjadikan polarisasi masyarakat sebagai alasan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Alasan ini sebelumnya dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari agar Joko Widodo dan Prabowo Subianto dapat berpasangan di Pilpres 2024 demi mengatasi polarisasi masyarakat yang terbelah sejak 2014.

    "Alasan memperpanjang masa jabatan presiden dengan alasan polarisasi bangsa, itu tidak benar," kata Feri kepada Tempo, Rabu, 17 Maret 2021.

    Feri menilai calon-calon presiden dalam beberapa pemilihan terakhir bukanlah figur yang terlalu kredibel untuk mempersatukan bangsa. Menurut dia, malah merekalah yang kemudian membangun polarisasi tersebut.

    Feri mengatakan polarisasi SARA yang terjadi belakangan menunjukkan bahwa calon-calon presiden tak memiliki gagasan untuk membangun bangsa. Sehingga, mereka cenderung memakai isu SARA demi membangun sentimen publik agar mendapatkan dukungan.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Konstitusi Universitas Andalas ini pun menganggap justru kontradiktif jika ada pihak yang menjadikan polarisasi masyarakat sebagai alasan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. "Kenapa figur-figur yang menciptakan polarisasi itu maju kembali? Harusnya mereka tidak diperpanjang, mereka dibatasi," ujar Feri.

    Feri mengatakan polarisasi isu SARA yang selama ini terjadi terbukti tak baik untuk masyarakat. Ia pun berpandangan bangsa ini sebaiknya melangkah maju dengan tak membuka ruang pada penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

    "Baiknya bangsa ini melangkah maju dengan membuka ruang kepada calon presiden baru yang menjauhkan dari semangat polarisasi soal isu-isu yang SARA," kata Feri.

    Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari sebelumnya menyatakan mendukung amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuat perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia mengaku membayangkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang menjadi lawan dalam dua kali pilpres terakhir, dapat berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

    Qodari mengatakan Jokowi dan Prabowo adalah simbol dari dua kubu yang terpecah sejak 2014 silam. Jika keduanya bersatu dengan Jokowi presiden 3 periode, Qodari meyakini tensi di masyarakat akan jauh lebih rendah sebab Jokowi-Prabowo kemungkinan hanya akan berhadapan dengan kotak kosong. "Sebetulnya saya membayangkan dan mengantisipasi bahwa pemilu 2024 itu nanti capresnya berpasangan Jokowi dengan Prabowo," kata Qodari dalam video yang diterima Tempo, Selasa, 16 Maret 2021.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA

    Baca: Pengamat Politik Qodari Jelaskan Alasan Mendukung Wacana Jokowi 3 Periode


     

     

    Lihat Juga