Edhy Prabowo Sebut Ada Konflik Batin Dua Dirjen KKP Soal Ekspor Benur

Reporter

Ekspresi Edhy Prabowo usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021. Dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan tahap tiga selama 30 hari terhadap Edhy Prabowo terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengetahui ada konflik batin yang dirasakan oleh dua Direktur Jenderal di Kementeriannya terkait pelaksanaan ekspor benih lobster. Konflik batin dua pejabat itu adalah Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar dan Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto.

Edhy mengatakan konflik batin itu kentara saat dia meminta keduanya menjadi tim due diligence terkait penerbitan izin ekspor benur. "Saya tahu secara prinsip ada rasa conflict of interest batin di antara dirjen-dirjen ada di zaman saya ini," kata Edhy saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini, Direktur PT Dua Putera perkasa Suharjito yang didakwa menyuap Edhy supaya mendapatkan izin ekspor benur.

Edhy melanjutkan tidak mengganti sama sekali Dirjen yang sudah menjabat sejak era Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Sebagaimana diketahui, kebijakan ekspor benur bertolak belakang di era dua menteri ini. Susi gencar melarang ekspor bayi lobster, sebaliknya Edhy justru mengizinkan.

Izin ekspor termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur pembukaan keran budidaya dan ekspor benih lobster. Aturan itu menggantikan Permen KP Nomor 56 Tahun 2015 era Susi Pudjiastuti.

Edhy mengatakan kedua Dirjen itu enggan untuk melaksanakan peraturan baru tersebut. Mereka beralasan sudah banyak pekerjaan, sehingga tak mau menjadi tim uji tuntas. Edhy sempat sewot karena penolakan itu. "Ini Permen sudah keluar. Kalau hanya jadi stempel saja tidak ada gunanya," ujar Edhy.

Karena ada penolakan, akhirnya Edhy menunjuk dua staf khususnya, yaitu Andreau Pribadi Misanta dan Safri menjadi tim due diligence. "Saya suruh minta jalan saja dulu sementara," ucap Edhy.

Kebijakan baru ini kemudian menyeret Edhy Prabowo dan kedua stafsusnya menjadi tersangka. KPK menduga Edhy menerima uang suap dari pengusaha terkait perizinan ekspor benur. Salah satu pengusaha itu adalah Suharjito yang didakwa menyuap Edhy Prabowo dkk sebanyak US$ 103 ribu dan Rp 706 juta untuk mendapatkan izin ekspor benur.

Baca: Sidang Tipikor: Edhy Prabowo Jelaskan Alasan Buka Keran Ekspor Benih Lobster






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

7 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

10 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

11 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KKP Serahkan Sarana Pengelolaan Sampah di Bima

12 jam lalu

KKP Serahkan Sarana Pengelolaan Sampah di Bima

Bantuan berupa motor angkut sampah, mesin pres sampah plastik, tempat sampah outdoor dan prasarana pendukung lainnya diserahkan di Kelurahan Ule Mekar Baru.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

12 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

13 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

15 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

18 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

22 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.